Cirebon Timur Jadi Daerah Otonomi Baru, Polemik Nama Cirebon Nagari Muncul di Kalangan Budayawan

"Nama-nama itu lebih merepresentasikan sejarah Cirebon Timur secara khusus. Bisa juga pakai nama Sindanglaut yang lekat dengan sejarah gula,” jelas dia.

Selain menyoroti soal nama, Chaidir juga menyinggung pentingnya pemilihan ibu kota kabupaten baru.

Ia menyebut faktor geografis menjadi kunci agar pelayanan publik mudah dijangkau masyarakat.

"Tidak salah kalau Karangsembung atau Karangwareng dijadikan nominasi."

"Bahkan ibu kota bisa dirancang dengan konsep modern seperti IKN, agar membawa manfaat lebih luas,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, ikut menanggapi soal rencana penentuan ibu kota.

Usai meninjau lahan di Desa Karangmalang, Kecamatan Karangsembung, ia menyebut lokasi tersebut punya keunggulan dibanding titik lain.

“Lahan yang diusulkan di Karangmalang merupakan tanah desa, bukan milik pribadi. Itu lebih mudah dikelola untuk kepentingan bersama. Selain itu, informasinya juga tidak berada di kawasan rawan bencana,” ujar Ono, Kamis (18/9/2025).

Meski demikian, Ono menegaskan keputusan final tetap ada di tangan Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama masyarakat setempat.

Ia juga mengingatkan bahwa pemekaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Infrastruktur dasar harus dipenuhi lebih dulu, termasuk jalan, pendidikan, hingga fasilitas publik.

"Kalau dimekarkan dulu justru bisa membebani masyarakat. Jadi istilah calon daerah persiapan otonomi baru ini menjadi babak baru untuk pemerintah mengurus persoalan yang ada,” ucapnya.

Berdasarkan kajian sementara, Cirebon Timur diproyeksikan terdiri dari 16 kecamatan dengan luas wilayah 446,57 kilometer persegi.

Skor penilaian administratifnya mencapai 351 poin, menempatkannya di peringkat ke-6 dari 10 daerah CDPOB yang ditetapkan pemerintah pusat.

Namun, jalan menuju otonomi penuh masih panjang.