Sekda Jabar Sebut Alih Kelola BIJB Kertajati Majalengka Terus Berproses

Ringkasan Berita:

1. Sekda Jabar mengatakan tukar guling saham BIJB Kertajati terus berptoses.
2. Menurutnya hal ini melibatkan sejumlah pihak termasuk beberapa kementerian.
3. Pemprov Jabar ingin melepas saham BIJB ke pusat dan menukarnya dengan saham Bandara Husein Sastranegara.

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman memastikan 'tukar guling' atau alih kelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka terus berproses. 

Dikatakan Herman, alih kelola BIJB Kertajati tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh kajian komprehensif lintas sektor dan Kementerian. 

"Tunggu nanti tindak lanjutnya, ya, ini, kan, harus cermat, ya, harus melibatkan lintas komponen termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pertahanan, saya kira ini sedang berjalan, sedang berproses," ujar Herman, Senin (19/1/2026). 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, butuh waktu sangat lama untuk pengembangan Bandara Kertajati. 

Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi memilih opsi untuk dilimpahkan ke Pemerintah Pusat.

"Jadi, saham yang dimiliki Provinsi di Kertajati yang dominan itu, dilepas kemudian diserahkan ke pemerintah pusat,” ujar Dedi.

Pemprov Jabar tercatat menguasai 70 persen saham di BIJB, sisanya dimiliki oleh Angkasa Pura II serta koperasi ASN Jawa Barat.

"Kami, sih, berharap, semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat. Jadi biar Kertajati itu full 100 persen oleh pemerintah pusat. Mulai operasionalnya, pelayanannya, penerbangan dan seterusnya," katanya.

Sebagai gantinya, Pemprov Jabar menginginkan saham di Bandara Husein Sastranegara, di Kota Bandung. 

“Harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein," ucapnya.

Meski skema tersebut belum tentu terealisasi, Dedi memastikan kewajiban Pemprov Jabar memberikan penyertaan modal Rp 100 miliar tetap dialokasikan dalam APBD 2026. 

"Cuma untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham ya, karena kalau urusan hubungan udara sih sebetulnya sudah kewenangannya pusat," katanya.

Pun demikian dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Kertajati dan sekitarnya. Meski terjadi perubahan skema kepemilikan nantinya, tujuan awal pembangunan bandara sebagai pengungkit ekonomi regional harus tetap berjalan.

"Yang penting kan pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya bisa berkembang," ucapnya.