Nasib BIJB Kertajati Majalengka, Pemprov Jabar Ingin Tukar Guling Saham dengan Bandara Husein

Ringkasan Berita:

1. Pemprov Jabar ingin melepas saham BIJB Kertajati ke Angkasa Pura II.
2. Saat ini Pemprov memiliki saham 70 persen di BIJB Kertajati.
3. Pemprov bertekad tukar guling saham dengan Bandara Husein Sastranegara.

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melepas saham mayoritas di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka ke Angkasa Pura II. 

Rencana itu dipilih setelah dilakukan analisa dan evaluasi menyeluruh terkait optimalisasi BIJB. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, butuh waktu sangat lama untuk pengembangan Bandara tersebut. 

"Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari Provinsi ke Pusat. Jadi, saham yang dimiliki Provinsi di Kertajati yang dominan itu, dilepas kemudian diserahkan ke pemerintah pusat,” ujar Dedi, Rabu (14/1/2025).

Pemprov Jabar tercatat menguasai 70 persen saham di BIJB, sisanya dimiliki oleh Angkasa Pura II serta koperasi ASN Jawa Barat.

Dominasi saham tersebut, kata Dedi, menjadi dasar bagi Pemprov Jabar untuk melepas kepemilikan kepada Pemerintah Pusat melalui Angkasa Pura II, agar pengelolaan BIJB Kertajati dapat maksimal dilakukan pemerintah pusat.

"Kita sih berharap, semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat. Jadi biar Kertajati itu full 100 persen oleh pemerintah pusat. Mulai operasionalnya, pelayanannya, penerbangan dan seterusnya," katanya.

Sebagai gantinya, Pemprov Jabar menginginkan saham di Bandara Husein Sastranegara, di Kota Bandung. 

“Harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein," ucapnya.

Meski skema tersebut belum tentu terealisasi, Dedi memastikan kewajiban Pemprov Jabar memberikan penyertaan modal Rp 100 miliar tetap dialokasikan dalam APBD 2026. 

"Cuma untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham ya, karena kalau urusan hubungan udara sih sebetulnya sudah kewenangannya pusat," katanya.

Pun demikian dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Kertajati dan sekitarnya.

Meski terjadi perubahan skema kepemilikan nantinya, tujuan awal pembangunan bandara sebagai pengungkit ekonomi regional harus tetap berjalan.

"Yang penting kan pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya bisa berkembang," ucapnya.

Baca juga: DPR RI Dorong Optimalisasi BIJB Kertajati Majalengka Lewat Umrah