Jarak TPA dengan permukiman warga yang hanya sekitar satu kilometer dan posisinya yang lebih tinggi membuat warga menduga air limbah meresap ke tanah dan mencemari sumber air.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, Yuni Darti, menegaskan permasalahan TPA Kopi Luhur tidak bisa selesai dalam waktu singkat. 

Ia mengungkapkan, DLH sudah melakukan audiensi dengan warga, mahasiswa, hingga perwakilan 11 RW dan LPM di wilayah terdampak.

“Langkah jangka pendek sudah kami jalankan, seperti menutup sampah dengan tanah sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup, serta memperbaiki kolam dan saluran lindi agar tidak bocor,” ujar Yuni.

Yuni menambahkan, DLH telah menutup sumur-sumur warga yang tercemar sejak dua tahun lalu dan menggantinya dengan sumur bor yang dicek kualitas airnya setiap enam bulan.

“Di RT 1 kami bahkan membuat sumur bor baru, dan ada rencana dua titik tambahan dari Wakil Wali Kota."

"PDAM juga akan menyalurkan air seminggu sekali dengan toren di lokasi,” ucapnya.

Untuk revitalisasi penuh TPA, Yuni menyebut dibutuhkan dana sekitar Rp 83 miliar.

Namun kebutuhan mendesak dalam dua tahun ke depan adalah membangun satu sanitary landfill baru di lahan kosong TPA serta meningkatkan pengelolaan air lindi.

“Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 21 miliar sudah kami ajukan ke provinsi dan akan kami bicarakan dengan Sekda agar masuk di APBD 2026,” jelas dia.

Saat ini, dari tujuh kolam lindi yang ada, dua di antaranya tertutup sampah.

DLH berencana memperbaiki semua kolam sekaligus memperluas kolam penampungan di bagian bawah, agar air lindi tidak bercampur dengan air sungai saat hujan.

“Kami menunggu anggaran cair September ini untuk memulai perbaikan."

"Dengan dukungan pusat dan provinsi, kami berharap penanganan TPA Kopi Luhur bisa lebih cepat dan tuntas,” katanya.