DPRD Sentil Rp 2 Miliar Pengembangan ASN Kabupaten Cirebon: Output-nya Mana?

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti penggunaan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cirebon.

Dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) baru-baru ini, Komisi I menilai output dari program tersebut belum jelas dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati menegaskan, bahwa program pengembangan ASN harus memiliki hasil yang konkret dan bukan sekadar formalitas pelatihan semata.

"Program pengembangan SDM anggarannya sampai Rp 2 miliar, output-nya seperti apa terhadap kinerja ASN? Ini yang harus diperjelas," ujar Rohayati melalui keterangannya yang diterima Tribun, Selasa (17/6/2025) pagi. 

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi I, Nova Fikrotushofiyah menekankan, pentingnya hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program pengembangan ASN.

"Yang kami inginkan bukan hanya capaian administratif, tapi juga capaian yang berdampak terhadap peningkatan kinerja ASN," ucapnya.

Anggota Komisi I, Lukman Hakim, turut menyoroti pentingnya integrasi antara program pengembangan SDM dengan perbaikan kualitas pelayanan publik.

"Peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi output dari program pengembangan ASN."

"Bukan sekadar program rutin tanpa arah yang jelas," kata Lukman. 

Lukman juga menyinggung peringkat Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cirebon yang tergolong rendah.

IRB Cirebon tahun 2024 berada di angka 81,14, menempati peringkat 25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Ini menandakan masih banyak ruang untuk pembenahan birokrasi kita."

"Maka dari itu, perlu ada sinkronisasi antara pengembangan ASN dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima," katanya.

Sebagai langkah konkret, Komisi I merekomendasikan agar BKPSDM melakukan pemetaan SDM secara menyeluruh.