"Mapping SDM harus dilakukan terlebih dahulu."

"Kemudian, dari anggaran yang ada, harus jelas output-nya, yakni perbaikan pelayanan publik dan pelayanan prima bagi masyarakat," ujarnya. 

Komisi I berharap BKPSDM bisa lebih transparan dalam menunjukkan hasil dari program-program pelatihan ASN yang sudah dilaksanakan, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampaknya bagi pelayanan publik di Kabupaten Cirebon.

Baca juga: DPRD Kabupaten Cirebon Wanti-wanti Petani Soal Bantuan Rp 30 M: Rawat, Jangan Sampai Hilang