Longsor Cimanggung

DPR RI Desak Pemerintah Untuk Desain Ulang Tata Ruang di Lokasi Longsor Cimanggung

Editor: Machmud Mubarok
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNCIREBON.COM, SUMEDANG - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang didesak untuk melakukan desain ulang tata ruang lokasi longsor di Perumahan Pondok Daud, Kampung Bojongkondang, RT 3/10, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily, lokasi longsor tersebut memang rawan bencana, tetapi lokasinya malah dijadikan perumahan.

"Saya kira, yang harus dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mendesaign ulang atau mendesaign kembali tata ruangnya," ujar Ace saat ditemui di Posko SAR Cimanggung, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Wanita Hamil 8 Bulan Nekat Rampok Duit Rp 200 Juta Dibantu Dua Rekannya di Malang

Baca juga: Hina Wafatnya Syekh Ali Jaber di Facebook, Orangtua Pemilik Akun Datangi Desa, Kades Jelaskan Begini

Baca juga: Guru Habib Rizieq, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Meninggal Dunia, Ustaz Yusuf Mansur Mengabarkan

Ace mengatakan, desain ulang tata ruang ini memang harus dilakukan agar pemerintah bisa betul-betul memperhatikan aspek analisis risiko bencana, terutama bencana longsor seperti yang sudah terjadi.

Menurutnya, upaya tersebut harus menjadi salah satu variabel dalam menentukan kelayakan apakah lokasi bukit di lokasi longsor itu layak dibangun perumahan atau tidak.

"Kita melihat memang ada yang salah, dari ekosistem lingkungan yang ada di lokasi bencana. Ini adalah daerah yang sangat rawan bencana, tetapi dipergunakan untuk pemukiman," katanya.

Atas hal tersebut, kata Ace, mau tidak mau, warga yang berada di sekitar longsor itu harus direlokasi dan kejadian ini harus menjadi perhatian bahwa analisis risiko bencana itu, mutlak harus menjadi bahan di dalam tata ruang.

"Kami minta pemerintah harus siap (merelokasi), kalau tidak, mereka mau tinggal dimana," ucap Ace.

Untuk itu, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk menyediakan anggaran pembangunan rumah bagi warga yang direlokasi setelah kejadian longsor tersebut.

"Oleh karena itu kami mendesak kepada Pemda dan nanti, kami juga akan minta kepada BNPB menyediakan anggaran untuk pembangunan rumahnya dari dana siap pakai," katanya.

Atas hal tersebut, kata Ace, pemerintah daerah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan rumah mereka di lokasi yang bebas dari kerawanan bencana.

Berita Terkini