Krida mengaku tidak mengetahui terpapar dimana sehingga positif, karena setiap hari selalu berhubungan dengan masyarakat .
"Saya hampir setiap malam giat, patroli, edukasi dan implementasi AKB pedagang Dipatiukur dan penutupan sementara jalan Dago," ujar Krida.
Menurut Krida setelah dinyatakan positif, selain isolasi mandiri, teman dan keluarga yang berhubungan erat melakukan swab.
"Hari ini dilakukan swab, termasuk Kapolse, Keluarga sudah di swab, isolasi mandiri, minggu ini secepatnya ada hasil, mudah-mudahan pada negatif, sehat waalfiat," ujar Krida.
Krida mengatakan, isolasi di rumah di kamar saja melakukan olahraga , jaga jarak dengan keluarga.
"Kebetulan kamar masing-masing, jadi tidur sendiri, makan sendiri, nonton berita juga masing masing ada yang pakai tv, pakai laptop. Memang bete tidak enak sedih tapi harus dijalani dengan ikhlas, " ujar Krida.
Krida mengatakan, walau tak saling bertemu tidak terasa sudah sepekan isolasi karena memiliki, kegiatan masing masing. Istrinya mengajar daring SMPN 43, anak pertama daring polban, anak kedua belajar secara daring di SMA 3. "Ya jadi pada sibuk sendiri-sendiri," katanya.
Kemungkinan WFH
Menyusul munculnya kasus covid-19 di perkantoran pemerintahan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkot Bandung Yayan Ahmad Briliana, mengatakan, akan mengkaji kemungkinan WFH (work from home) untuk para ASN di lingkungan Pemkot Bandung.
Menurut Yayan WFH sesuai dengan surat edaran Mentri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 67 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru.
"BKPP akan meneruskan surat edaran tersebut ke tim gugus tugas covid-19.. Tim Gugus tugas yang akan menentukan langkah apa yang akan diambil," ujar Yayan di Balai Kota, Senin (7/9).
Menurut Yayan, WFH diatur dalam surat edaran dibagi beberapa katagori sesuai dengan kondisi daerah.
Kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) 100%.
Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona risiko rendah, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 75% .
Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, melaksanakan tugas kedinasan di kantor (workfrom office) paling banyak 50% .
Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona risiko tinggi paling banyak 25% work from.office.
Yayan mengatakan, zona oranye dan sebagian masih WFH ditambah ada yang terpapar. Jadi untuk tindakan selanjutnya bergantung keputusan tim gugus tugas, berapa persen pegawai yang harus WFH. (tiah sm)