Baca tanpa iklan
"Saya kira memberikan bantuan itu butuh waktu ya tidak bisa sehari selesai semua jadi nanti ada penerima yang rutin menerimanya awal bulan ada yang di hari kelima, kelima belas," ucap Kang Emil.
Supaya kelompok masyarakat penerima bantuan program itu tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Jabar menginstruksikan para Ketua Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melakukan pemetaan dan pendataan masyarakat kelompok miskin baru, baik yang berdomisili di wilayahnya maupun perantau.
Selain itu, menurut Kang Emil, Pemda Provinsi Jabar menerima aduan masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi belum terbantu, melalui aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua masyarakat yang membutuhkan terbantu.
• Pasar Online di Bandung Mulai Ramai, Bisa Kirim Pakai Ojek Online, Ini Daftar Pasar Online & No Telp
"Jadi kita sudah ada instrumen kepada mereka-mereka yang terlewat didata oleh RT/ RW. Maka pentingnya kalau di Jabar semua urusan COVID-19 koordinasinya satu pintu lewat Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 disingkat PIKOBAR," katanya.
Kang Emil menyatakan, kunci keberhasilan PSBB Bandung Raya maupun Bodebek adalah disiplin warga dan konsistensi rapid diagnostic test (RDT) masif.
"Jadi kuncinya Jabar memperbanyak PSBB sambil melakukan tes masif yang bisa memetakan dan memblokade virus dengan cepat. Tapi kalau kita masih berkerumun pandemi masih akan panjang maka saya mengimbau taati aturan PSBB, jaga jarak dan tidak mudik," katanya.
PSBB Parsial
Pemerintah Kota Cimahi berencana mengambil opsi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) secara parsial yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Diharapkan langkah itu bisa memutus penyebaran virus Corona (Covid-19) di Cimahi.
"PSBB direncanakan akan dilakukan pada 22 April 2020. PSBB akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwal)," kata Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna, Kamis (16/4/2020).
Isi dari Perwal yang akan disusun tersebut ialah mengenai objek apa yang dibatasi, sanksi seperti tindak pidana ringan, penerapan aturan terhadap transportasi online, dan edukasi kepada masyarakat.
Ajay M Priatna juga mengatakan akan ada pengetatan pengawasan akses masuk menuju Kota Cimahi yang akan dikoordinasikan dengan pihak Polres Cimahi dan Dinas Perhubungan Kota Cimahi.
Di akun Instagramnya, Ajay mengunggah tentang poin-poin aturan saat PSBB berlaku. Berikut ini poin lengkapnya:
- Pembatasan dilakukan di perbatasan wilayah zona merah
- Akan ada pembubaran paksa kerumunan massa
- Industri diminta untuk tutup operasional, kecuali mendapatkan rekomendasi dari Pemkot
- Perusahaan yang tetap buka harus melakukan skrining dan rapid test kepada semua karyawan
- Sanksi bagi pelanggar masih digodok Pemkot
- Akan ada pengawasan ketat oleh Satpol PP, Dishub, serta TNI dan Polri di akses masuk Cimahi
- Kasus positif mencapai 24 kasus yang tersebar di 13 kelurahan
Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Yanuar Taufik mengatakan bahwa rencananya, akan ada pembatasan akses masuk menuju Kota Cimahi pada saat penerapan PSBB.
"Ini masih rencana ya, belum diputuskan. Rencananya akan ada 6 titik jalan yang dijaga dan dibatasi. Enam titik tersebut ialah wilayah Padasuka - Kabupaten Bandung Barat, Kebon Kopi - Bandung, Pesantren-Cihanjuang-Kabupaten Bandung Barat, Cangkorah-Batujajar. Ini masih rencana," kata Yanuar Taufik saat dihubungi Tribun Jabar, Kamis (16/4/2020).
Jika hendak melewati perbatasan tersebut, setiap orang diwajibkan menggunakan masker. Jika tidak menggunakan, kata Yanuar, akan dilarang memasuki area Cimahi.
• Ini Pertanyaan Latihan Belajar dari Rumah di TVRI Kamis Besok untuk Semua Jenjang, Cek Jadwal Tayang
• H-8 Ramadan, Berikut Cara dan Bacaan Niat Salat Tarawih Sendiri di Rumah Selama Pandemi Covid-19