Baca tanpa iklan
"Kami akan setop tak bayar pajak," ungkap Muhamad Muhtarom, Kasi Pelayanan di Kantor Desa Cikandang, Kecamatan Luragung. Senin, (9/03/2020).
Pemerintah sudah selayaknya, kata dia, memberikan pelayanan maksimal terhadap perangkat desa. Terlebih dengan posisi sekarang ini, komposisi perangkat desa itu sebagai pejuang pajak.
"Sudah mah sebagai pejuang pajak. Kalangan perangkat rata-rata lulusan sarjana ini, hanya sebagai cukong pemerintah," kata dia.
Di samping itu, pemerintah yang full makan dari hasil pajak masyarakat melalui PBB, idealnya malu dengan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara di daerah.
"Mana tanggung jawab pemerintah. Mana tugas dewan yang baru -baru mendapat tunjungan perumahan sebesar Rp. 12 juta per bulan," jelas dia.
Suasana demo yang sempat memanas, kontan mendapat pengawalan dari petugas keamanan Polres Kuningan. "Di sini kami tidak anarkis, melainkan hanya minta kepastian dalam aktivasi BPJS," kata orator saat demo.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy mengatakan, pemerintah sebetulnya telah menyiapkan anggaran untuk melakukan pembayaran BPJS seperti pada sebelum-sebelumnya.
"Kami pastikan, untuk pembayaran BPJS bagi perangkat desa akan segera diselasaiakan hari juga," ungkap Zul sapaan akrab Ketua DPRD Kuningan.
Berdasarkan pantauan TRibuncirebon.com di depan kantor DPRD Kuningan, massa terus menyampaikan aspirasi silih berganti.
• BREAKING NEWS - Ratusan Kades Demo di Kantor DPRD Kuningan, Minta Kartu BPJS Diaktifkan
• VIDEO - Ratusan Kades dan Pamong Desa se-Kuningan Demo di DPRD, Minta BPJS Diaktifkan
Menurutnya seruan ini merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemerintah daerah. (*)