Meski Telah Gugat ke PTUN, Ini Alasan FKKS Kota Cirebon Masih Tempuh Jalur Spiritual dan Dialog

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Meski gugatan terhadap kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) Swasta Kota Cirebon memilih langkah berbeda.

Mereka tidak serta-merta ikut masuk dalam jalur hukum, namun lebih mengedepankan komunikasi dan harapan agar pintu dialog masih terbuka.

"Kalau langkah dari FKKS Kota Cirebon sih, kita tetap sinergi dengan organisasi seperti BMPS."

Baca juga: TERANCAM 5 Tahun Bui, Pengusaha di Majalengka Produksi Beras Premium Palsu, Omzet Capai Rp468 Juta

"Tapi tetap, untuk FKKS Kota dan Kabupaten Cirebon, kita merujuknya ke FKKS Jabar," ujar Ketua FKKS Kota Cirebon, Ari Nurrahmat saat ditemui di SMK Cipto, Kamis (7/8/2025).

Ari menyebutkan, FKKS Jabar pun telah mengupayakan pendekatan non-litigasi sebelum menggugat ke PTUN, salah satunya dengan "jalur langit".

"Dalam hal ini kita pertama melalui jalur langit, istilahnya berdoa."

"Semoga ke depannya ini bisa lebih diperhatikan, setiap kebijakan bisa lebih dipikirkan dan dianalisis lagi," ucapnya. 

Baca juga: ODGJ di Majalengka Dirawat Sementara oleh Polisi, Lalu Diserahkan ke Dinsos, Begini Kondisinya

FKKS Kota Cirebon juga berharap Gubernur Dedi Mulyadi membuka ruang dialog dengan sekolah swasta, sesuai janji yang pernah dilontarkan sebelumnya.

“Nah, mungkin ini saatnya. Ayo kita berdiskusi antar swasta dengan gubernur, antara anak dan ayah kan begitu."

"Supaya terjadi sinergitas antara sekolah dan juga pemerintah provinsi sebagai penentu kebijakan,” jelas dia. 

Menurutnya, sekolah swasta sudah banyak yang memberikan kebijakan gratis bulanan kepada siswa, dan siap membantu pemerataan pendidikan.

Baca juga: Transaksi Gagal, Pengedar Narkoba Usia 22 Tahun Ini Diamankan Polres Majalengka di Tukdana

Namun, teknis pelaksanaan di lapangan tak selalu sesuai dengan semangat program pemerintah, khususnya terkait Program Anak Putus Sekolah (PAPS).

“Keputusan ini kan intinya menyelamatkan anak-anak, itu sebenarnya didukung. Tapi di lapangan banyak yang terjadi di luar itu."

"Misalnya anak PNS kok malah masuk PPS. Padahal kan judulnya mencegah anak tidak sekolah."

"Tapi yang masuk ke negeri justru yang bukan anak putus sekolah, tergolong orang tuanya banyak yang mampu,” katanya.

Baca juga: TERANCAM 5 Tahun Bui, Pengusaha di Majalengka Produksi Beras Premium Palsu, Omzet Capai Rp468 Juta

Ari juga menyoroti dampak besar dari Surat Edaran Gubernur terkait pembatasan 50 siswa per rombel.

Ia menyebut, banyak siswa yang sebelumnya sudah mendaftar di SMK swasta, tiba-tiba mencabut berkas karena mendapat tawaran dari sekolah negeri.

“Yang pernah saya bilang, enggak cuma sekolah saya. Artinya, se-Kota Cirebon bahkan se-Jawa Barat itu dampaknya luar biasa. Terutama yang cabut berkas. Karena dari negerinya sendiri menelpon orang tua tersebut atas dasar surat edaran itu,” ujarnya.

Lebih jauh, Ari mengaku bingung dengan permintaan dari sekolah negeri kepada orang tua siswa agar menandatangani surat pernyataan yang tidak jelas maksudnya.

Baca juga: MAKIN AMBRUK, Harga Emas Antam Hari Ini 7 Agustus 2025 di Cirebon Kian Anjlok, 1 Gram Jadi Segini

“Orang tua itu oleh pihak sekolah diminta menandatangani surat pernyataan. Saya enggak ngerti nih, surat pernyataan apa,” ucap Ari.

Mengenai rencana audiensi dengan Gubernur Jabar, FKKS Jabar masih terus mengumpulkan data dari sekolah-sekolah swasta sebagai bahan pembahasan yang kuat dan berbasis fakta.

“Audiensi juga tidak sekadar audiensi. Tentunya kita membawa data dari sekolah swasta agar apa yang kita audiensikan itu masuk akal dan bisa diterima oleh Pak Gubernur."

"Masa ujug-ujug ngobrol? Apa yang kita bawa kan nggak mungkin,” jelas dia.

Baca juga: ODGJ di Majalengka Dirawat Sementara oleh Polisi, Lalu Diserahkan ke Dinsos, Begini Kondisinya

Diketahui, sebanyak delapan organisasi sekolah swasta telah menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tertanggal 26 Juni 2025, yang mengatur soal penambahan rombel SMA/SMK.

Gugatan telah terdaftar secara resmi di PTUN Bandung dengan nomor perkara 121/G/2025/PTUN.BDG.

Mereka yang melayangkan gugatan berasal dari Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar serta BMPS dari Kabupaten Bandung, Cianjur, Garut, Kuningan, Kota Bogor, Cirebon dan Sukabumi.