''Guling-guling Pun Nyampe Sekolah, Anak Saya Tak Diterima'', Cerita Bapak yang Demo Disdik Cirebon

"Padahal saya tinggal di rumah itu sejak lahir, anak saya juga lahir di situ, kok bisa dibilang pindahan?" katanya, penuh emosi.

Ia pun menyinggung pernyataan Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya pernah menyatakan, bahwa permasalahan KK tidak boleh menjadi alasan untuk menolak anak masuk sekolah.

"Gubernur sudah bilang, KK bermasalah bukan alasan anak gagal sekolah. Tapi kenapa itu terjadi ke anak saya? Saya curiga ada permainan angka," ujarnya.

Karena kecewa, Bambang akhirnya mendaftarkan anaknya ke SMPN 7 Cirebon.

Namun rasa ganjal tetap menghantuinya karena menurutnya sistem penerimaan tidak transparan.

Bambang bukan satu-satunya yang kecewa. 

Ia bergabung bersama puluhan orang tua siswa lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan.

Mereka menggelar aksi di depan Kantor Disdik Kota Cirebon sejak pukul 10.00 WIB.

Massa membawa mobil komando lengkap dengan pengeras suara dan spanduk bernada protes.

Salah satu spanduk bertuliskan: “Pendidikan Tanpa Pungli! Cuma Mimpi.”

Aksi sempat memanas saat massa membakar ban dan berusaha masuk ke kantor Disdik.

Ketegangan dipicu oleh ketidakhadiran Kepala Disdik, Kadini, yang tak kunjung menemui para pengunjuk rasa hingga pukul 10.38 WIB.

Koordinator aksi, Tryas Mohammad Purnawarman, dalam orasinya menyampaikan tujuh tuntutan.

Mulai dari penghentian praktik pungutan liar (pungli), transparansi dana sekolah, hingga pengawasan terhadap proses seleksi penerimaan siswa baru (SPMB).

"Ada orang tua yang dipungut biaya seragam sampai Rp 3 juta di salah satu SMP negeri di wilayah Perumnas."