Melaut Penuh Risiko, Nelayan di Cirebon Kini Bisa Dapat ‘Tameng’ Sosial, Iurannya Murah

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Nasib nelayan di Cirebon yang selama ini berjibaku dengan ombak dan cuaca ekstrem saat mencari nafkah di laut, kini sedikit lebih tenang.

BPJS Ketenagakerjaan terus menggencarkan upaya untuk melindungi kelompok pekerja informal, termasuk para nelayan, dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan bahwa nelayan merupakan salah satu kelompok pekerja paling rentan, namun belum banyak yang terlindungi secara jaminan sosial.

Baca juga: Kabar Transfer, Liverpool Bisa Bikin Arsenal Dongkol, Coba Bajak Pemain Real Madrid

"Nelayan ini berisiko tinggi saat mencari nafkah di laut."

"Jika terjadi kecelakaan atau musibah, keluarga mereka bisa jatuh miskin mendadak tanpa perlindungan,” ujar Pramudya saat mendampingii Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menghadiri kegiatan Rembug Warga Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Pondok Pesantren Gedongan, Kabupaten Cirebon, Kamis (17/7/2025). 

Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan solusi dengan iuran yang sangat terjangkau, yakni hanya Rp16.800 per bulan.

Angka ini mencakup Rp 10.000 untuk JKK dan Rp 6.800 untuk JKM.

"Kami ingin memastikan bahwa pekerja informal seperti nelayan bisa menjadi peserta aktif. Mekanismenya bisa lewat iuran mandiri, bantuan pemerintah daerah, atau bahkan melalui sistem pemotongan dari hasil tangkapan ikan,” ucapnya.

Di beberapa wilayah, lanjut Pramudya, hasil tangkapan nelayan sudah disisihkan sebagian untuk membayar iuran jaminan sosial.

Ia menyebut, langkah ini sebagai bentuk gotong royong yang bisa ditiru oleh daerah lain.

Baca juga: Gus Muhaimin di Cirebon: Pesantren Jadi Garda Terdepan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Selain itu, bagi nelayan yang tergolong miskin ekstrem berdasarkan data desil satu hingga empat, mereka bisa didaftarkan sebagai peserta dengan bantuan iuran dari pemerintah.

“Pak Bupati Cirebon pun tadi menyatakan siap mendukung perlindungan sosial bagi nelayan di wilayahnya,” jelas dia. 

Tak hanya mengandalkan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng perusahaan peserta aktif untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka guna membiayai iuran pekerja informal di sekitarnya.

Pramudya menegaskan, bahwa perlindungan sosial berbasis gotong royong adalah kunci untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko kerja.