Blunder Diskominfo Jabar Hadapi Pengkritik, Pengamat : Sudah Termasuk Doxing

Dalam narasinya, video tersebut ditujukan secara umum kepada seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024.

Neni pun menyayangkan langkah Diskominfo Jabar yang mengunggah fotonya tanpa izin dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo.

"Alih-alih memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat, yang terjadi justru mematikan ruang kebebasan itu dengan tindakan represif, padahal kita sudah berpuluh-puluh tahun melangkah dari runt
uhnya rezim Orde Baru," ujar Neni, Kamis (17/7/2025).

Bagi Neni, hal itu merupakan bentuk pembungkaman yang menjadi pertanda jatuhnya demokrasi, naiknya otoritarianisme. 

"Saya tentu berharap negara sebagai pemegang otoritas hukum dan pembuat kebijakan masih membuka ruang untuk kebebasan berpendapat dan memberikan perlindungan hak berkumpul, berserikat dan berpendapat,” katanya.

Akibat peristiwa itu, Neni telah menyampaikan klarifikasi dan akan menempuh jalur hukum. 

"Saya sampaikan klarifikasi dan sudah saya tempuh langkah hukum juga melalui kuasa hukum," katanya.

Respons Pemprov Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terbuka dengan setiap kritik baik dari masyarakat maupun akademisi. 

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman menanggapi dugaan doxing terhadap aktivis Demokrasi, Neni Nur Hayati yang fotonya diunggah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam unggahan klarifikasi atas kritik dugaan penggunaan buzzer.

Menurutnya, Pemprov Jabar membuka diri terhadap kritik, masukan, dan saran dari berbagai pihak.

Dinamika demokrasi semacam itu, kata dia, justru merupakan penguat dalam pembangunan daerah.

"Kita negara demokrasi. Masukan, kritik, saran, saya kira itu suplemen bagi kami. Pak Gubernur, pak Wagub, kita semuanya membuka diri terhadap kritik, saran. Yang penting Jawa Barat istimewa dan itu jadi tanggung jawab bersama," ujar Herman, Kamis (17/7/2025). 

Terkait dugaan doxing, Herman menyatakan masih akan mempelajari persoalan tersebut.

Pada prinsipnya, Pemprov Jabar tetap memegang prinsip kolaborasi dan keterbukaan dengan semua elemen.