Caruban Bukan Cuma Nama! Dukungan Menguat Agar Cirebon Jadi Provinsi Sendiri, Ini Tanggapan Dewan
Wacana pembentukan Provinsi Sunda Caruban yang mencakup wilayah Ciayumajakuning terus bergulir.
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Meski mendukung, HSG mengakui bahwa pembahasan mengenai pemekaran wilayah di tingkat legislatif dan eksekutif Kota Cirebon belum dilakukan.
“Soal pembahasan baik legislatif maupun pemerintah kota, belum ada sama sekali. Ini baru sebatas wacana."
"Tapi kalau soal memungkinkan atau tidak, ya sangat memungkinkan dong,” ujar politikus Partai NasDem itu.
Ia juga menyebutkan, secara infrastruktur, wilayah Ciayumajakuning telah siap menjadi provinsi mandiri.
“Kita sudah punya Bandara Kertajati, pelabuhan ada, transportasi lengkap."
"Bahkan soal pendidikan seperti SMA, akan lebih mudah dikelola kalau kita punya provinsi sendiri,” ucap HSG.
Yang tak kalah penting, menurut HSG, adalah memperkuat hubungan antarwilayah di Ciayumajakuning agar solid mendorong terbentuknya provinsi baru.
“Yang perlu ditingkatkan saat ini adalah hubungan kita dengan tetangga. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka harus bisa bersama-sama,” jelas dia.
Diketahui, wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat mencuat lagi.
Ada lima provinsi baru yang diusulkan untuk dibentuk, yakni Sunda Galuh, Sunda Priangan, Sunda Pakuan, Sunda Taruma/Bagasasi dan Sunda Caruban.
Usulan ini lahir dari aspirasi tokoh masyarakat dan aktivis demi pemerataan pembangunan serta pelayanan publik di wilayah Jabar.
DPRD Kota Cirebon Soroti Sekolah Swasta yang Nyaris Tutup, Ini Usulan Solusinya |
![]() |
---|
Karang Taruna di Kota Cirebon Harus Lebih Berperan, Dapat Dukungan dari DPRD |
![]() |
---|
Direksi dan Dewas PAM Tirta Giri Nata Harus Dievaluasi, Desak Komisi II DPRD Kota Cirebon |
![]() |
---|
Tiga Perda Disahkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon |
![]() |
---|
Penanganan Kekerasan di Kota Cirebon Dinilai Membaik, Tapi Perlu Komitmen Lintas Instansi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.