SPMB SMAN Jatitujuh Picu Protes: Belasan Kades Kecewa Ratusan Anak Tak Lolos Masuk Sekolah Negeri

Laporan Kontributor Adim Mubaroq 

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau SPMB 2025 di Kabupaten Majalengka menuai protes keras.

Belasan kepala desa dari Kecamatan Jatitujuh mendatangi SMAN Jatitujuh untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap sistem seleksi yang dinilai tak berpihak pada warga lokal.

Kemarahan para kepala desa ini dipicu oleh banyaknya calon siswa dari Kecamatan Jatitujuh yang tidak diterima di sekolah negeri yang berada di wilayah mereka sendiri.

Data yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya 150 calon peserta didik dari kecamatan tersebut tidak lolos pada tahap pertama, baik melalui jalur domisili, afirmasi, maupun mutasi.

“Kami kecewa dan merasa diabaikan. Sekolah ini berada di wilayah kami, tapi anak-anak kami malah ditolak. Di mana keadilannya?” kata Kibagus Wardilah, Kepala Desa yang juga mewakili Forum Kades Jatitujuh, saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025). 

Suasana pertemuan sempat memanas.

Beberapa kades menyampaikan protes secara langsung kepada pihak sekolah dan meminta agar SMAN Jatitujuh mengevaluasi sistem PPDB yang mereka terapkan.

Hal senada disampaikan Warjum, Kepala Desa lainnya, yang menilai bahwa protes ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap warga yang merasa dirugikan.

“Ini bukan soal emosi. Kami hanya ingin ada keberpihakan. Jangan sampai anak-anak dari Jatitujuh yang rumahnya dekat justru kalah oleh siswa dari luar kecamatan,” ujarnya.

Para kepala desa meminta agar gelombang kedua PPDB, yang akan dibuka melalui jalur prestasi, dapat memberikan ruang lebih besar bagi siswa dari wilayah setempat.

Menanggapi protes tersebut, Kepala SMAN Jatitujuh, Enjen Jaenal Alim, mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah IX serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

“Kami mencatat semua aspirasi yang disampaikan dan akan segera menindaklanjutinya dengan pihak terkait. Kami juga akan melakukan evaluasi internal agar PPDB berjalan lebih adil dan transparan,” ujar Enjen.

PPDB 2025 di Jawa Barat sendiri memang kerap diwarnai dinamika, terutama terkait ketatnya persaingan di jalur zonasi yang mengandalkan jarak domisili. 

Sejumlah pihak berharap adanya perbaikan sistem agar sekolah negeri benar-benar menjadi akses pendidikan yang adil bagi masyarakat setempat.

Baca juga: PPDB Berubah Jadi SPMB, Segera Cek Link spmb.jabarprov.go.id untuk Jenjang SD/SMP/SMA/SMK