SPMB di Majalengka Tetap Lancar, Pemkab Pastikan Tak Ada Peserta Didik Tertinggal

Laporan Kontributor Adim Mubaroq 

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Meski terjadi sejumlah penyesuaian mekanisme dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dari jenjang SMP ke SMA, Pemerintah Kabupaten Majalengka memastikan seluruh proses tetap berjalan lancar dan ramah siswa.

Melalui Dinas Pendidikan, layanan awal tetap diberikan kepada siswa kelas 9 agar transisi ke jenjang pendidikan menengah atas tidak menimbulkan kebingungan.

Kepala Dinas Pendidikan Majalengka, Rd. Muhammad Umar Ma’ruf menegaskan, meskipun kewenangan pengelolaan SMA berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihaknya tetap proaktif memfasilitasi siswa dan orang tua dalam tahap awal pendaftaran.

“Secara sistem, memang terpisah antara pendaftaran SMP dan SMA. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kami tetap membuka layanan awal di SMP untuk membantu siswa kelas 9 yang akan melanjutkan ke SMA, terutama SMA terdekat," tegasnya, Kamis (12/6/2025). 

Baca juga: Cara Mengatasi Web SPMB Jabar 2025 Error atau Server Down, Ikuti Langkah-langkah Ini

Ia mencontohkan SMA Negeri 1 Majalengka yang rutin menjadi tujuan siswa dari tujuh SMP di sekitarnya.

 Dalam praktiknya, pihak SMP tetap mendampingi siswa dalam proses awal agar tidak terjadi miskomunikasi atau kekeliruan dalam memahami alur pendaftaran.

“Jangan sampai siswa atau orang tua bingung. Di tingkat SMP tetap kami layani dulu, lalu prosesnya diteruskan ke sistem PPDB milik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan KCD setempat,” jelasnya.

Untuk memastikan semua berjalan sesuai harapan, koordinasi intensif pun dilakukan bersama para kepala sekolah, terutama melalui forum di SMP Negeri 6 Majalengka yang digelar pekan lalu. 

Baca juga: Kata-kata Pertama Saddil Ramdani Setelah Resmi Membela Persib, Sebut Nama Legenda Maung Bandung

Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan sepakat untuk menjaga sinergi demi menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.

“Ini selaras dengan arahan Bapak Gubernur dan Bupati bahwa tidak boleh ada satu pun anak usia sekolah yang tertinggal hanya karena tidak tahu prosedur atau tidak mendapat tempat,” tegas Umar.

Meski demikian, ia mengakui adanya tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, terutama di beberapa kecamatan yang belum memiliki SMA negeri.

Misalnya, Kecamatan Banjaran hingga kini belum memiliki SMA negeri sama sekali, sedangkan Kecamatan Ligung baru memiliki satu.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan telah menunjuk beberapa SMA, seperti SMA Negeri Bantarujeg dan SMA Negeri Sindangwangi, untuk membuka program SMA Terbuka.

Program ini memungkinkan siswa dari wilayah yang belum memiliki SMA untuk tetap mengakses pendidikan dengan sistem belajar di ruang kelas SMP terdekat.

“Contohnya, siswa dari Banjaran bisa mendaftar ke SMA Negeri Bantarujeg, namun proses belajarnya tetap diadakan di SMP Banjaran. Ini solusi konkret agar keterbatasan infrastruktur tidak menjadi penghalang hak anak untuk sekolah,” pungkasnya.