Provinsi Cirebon Raya Kembali Mencuat, Daerah yang Diusulkan Gabung Tambah 3 Kabupaten

Laporan Kontributor Adim Mubaroq

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya kembali mendapat perhatian publik setelah wacana pencabutan moratorium daerah dicabut.

Kali ini dengan argumentasi baru yang menegaskan keselarasan wilayah usulan provinsi dengan struktur pertahanan teritorial TNI. 

Wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya kembali mencuat dan didorong oleh suara dari tokoh senior PDI Perjuangan, Sutrisno yang juga mantan Bupati Majalengka dua periode serta mantan anggota DPR RI. 

Namun berbeda dari kebanyakan isu politik yang penuh kepentingan, Sutrisno menegaskan, dirinya mendorong provinsi baru bukan untuk jabatan atau ambisi, melainkan murni demi kesejahteraan rakyat di wilayah timur Jawa Barat.

“Saya ini sudah tua, tidak punya ambisi politik. Jabatan bukan lagi tujuan saya. Ini murni soal keadilan pembangunan dan kemakmuran masyarakat di wilayah timur Jawa Barat,” kata Sutrisno, di kediamannya, Jalan Siti Armilah, Majalengka Kulon, Sabtu (10/5/2025).

Usulan Mengacu pada Wilayah Korem 063/Sunan Gunung Jati

Sutrisno mendorong agar Provinsi Cirebon Raya dibentuk mengikuti cakupan wilayah Korem 063/Sunan Gunung Jati, yang berada di bawah naungan Kodam III/Siliwangi.

Korem ini bermarkas di Kota Cirebon dan membawahi sejumlah Kodim di kawasan timur dan utara Jawa Barat.

Cakupan wilayah Korem 063/Sunan Gunung Jati meliputi:

- Kodim 0614 Kota Cirebon

- Kodim 0615 Kuningan

- Kodim 0616 Indramayu

- Kodim 0617 Majalengka

- Kodim 0605 Subang

- Kodim 0604 Karawang

- Kodim 0619 Purwakarta

“Kalau provinsi dibentuk sesuai wilayah teritorial militer, maka koordinasi pertahanan, keamanan, hingga penanganan bencana bisa lebih efisien. Kita tinggal sinergikan administrasi sipil dan militer yang sudah ada,” ujar Sutrisno.

Infrastruktur Strategis dan Sejarah Perdagangan

Selain kuat secara teritorial, wilayah ini juga memiliki infrastruktur strategis nasional seperti Pelabuhan Internasional Patimban di Subang dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. 

Sutrisno menyebut, selama ini potensi ini belum termanfaatkan maksimal karena ketimpangan koordinasi pembangunan dari Pemprov Jawa Barat yang lebih fokus ke wilayah barat.

Wilayah Cirebon juga memiliki nilai sejarah tinggi sebagai pusat penyebaran Islam melalui Kesultanan Cirebon dan peran vital dalam perdagangan masa kolonial.

Dia menyebut Cirebon sebagai gerbang utama ekonomi Banten dan Jakarta pada masanya.

“Dari dulu pelabuhan Cirebon sudah jadi penghubung Nusantara. Sejak zaman Wali Songo, Cirebon itu pusat peradaban. Potensi ini harus diangkat lagi lewat pembentukan provinsi baru,” katanya.

Kota Khusus Cirebon Raya Jika Provinsi Belum Bisa

Sutrisno menyadari, moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) masih berlaku, meskipun sinyal pencabutannya sudah mulai terlihat di tingkat pusat.

Untuk itu, ia juga mendorong opsi alternatif jika Provinsi Cirebon Raya belum bisa dibentuk dalam waktu dekat: menjadikan wilayah ini sebagai Daerah Khusus Cirebon Raya (DKCR), dengan cakupan budaya, sejarah, dan strategis yang kuat.

“Seperti Solo yang sedang dipertimbangkan jadi kota khusus karena sejarah dan peran budaya, Cirebon pun layak mendapat status serupa. Ini bentuk pengakuan negara terhadap warisan besar dari wilayah ini,” tambahnya.

Siap Dialog Tanpa Kepentingan Pribadi

Sutrisno menegaskan dirinya tidak mengincar posisi apapun dalam struktur pemerintahan baru yang mungkin terbentuk jika provinsi disahkan. Ia hanya ingin warisan perjuangannya kelak menjadi jalan pembuka bagi generasi selanjutnya.

“Saya siap duduk bersama siapa pun, terbuka di forum publik. Tidak ada agenda tersembunyi. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi daerah ini bangkit?” ucapnya. 

Baca juga: “Cirebon Raya Saatnya Berdiri dan Lepas dari Ketimpangan," Begini Harapan Mantan Bupati Majalengka