Kuningan Minta Perhatian Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat, Ini Penjelasan Bupati Dian

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Kabupaten Kuningan yang merupakan kawasan konservasi dan penghasil oksigen dan ketersediaan air bagi daerah sekitar hingga sekarang belum mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat atau Provinsi Jawa Barat. 

Demikian hal itu dikatakan Bupati Kuningan H Dian Rachmat Yanuar saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPRD Kuningan, Kamis (8/5/2025). 

Menurut Bupati idealnya Kuningan mendapat perhatian. Terlebih kondisi Kuningan mengalami perbaikan dan peningkatan lebih baik.

"Misal dari angka pengangguran berkurang. Kemudian, untuk regenerasi petani. Kan, usia petani kita itu di atas. 50 tahunan, nah untuk petani mileneal harusnya mendapat perhatian juga," katanya. 

Krisis Regenerasi Petani

Isu lain yang menjadi perhatian adalah kondisi sektor pertanian. Bupati mengungkapkan bahwa mayoritas petani di Kuningan sudah berusia lanjut.

“Enam puluh persen petani berusia di atas 56 tahun. Anak muda tak tertarik bertani. Ini krisis regenerasi,” katanya.

Menurutnya, program pertanian dari pemerintah belum menyentuh kebutuhan dasar seperti akses permodalan dan perlindungan harga.

"Kami menekankan pentingnya intervensi nyata dan program yang mendorong anak muda kembali ke sektor pertanian," katanya. 

Selain itu, Bupati Kuningan menyoroti sejumlah isu strategis dalam pengelolaan pemerintahan daerah, mulai dari aset tidak produktif, ketimpangan fiskal, hingga ancaman krisis regenerasi petani.

Hal itu disampaikannya dalam sesi evaluasi terbatas bersama jajaran pemkab dan perwakilan publik. 

Salah satu isu utama yang disinggung adalah banyaknya aset daerah yang mangkrak dan justru menjadi beban APBD.

“Gedung-gedung idle itu jadi beban. Kita coba skema kerja sama dengan pihak ketiga seperti daerah lain. Aset tetap milik kita, tapi dikelola profesional,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti kendaraan dinas yang tak lagi digunakan semestinya. “Saya sudah dapat laporan, banyak mobil dinas dipakai pribadi, nongkrong di jalan. Ini akan kita tertibkan. Kalau tidak bertanggung jawab, akan ditarik saja,” katanya.