Komisi IV DPRD Majalengka Soroti Kualitas Pendidikan, Banyak Warga Tak Punya Ijazah Pendidikan Dasar

Laporan Kontributor Adim Mubaroq

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka mengkritisi soal rendahnya kualitas pendidikan di wilayah Majalengka. 

Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik sebesar 0,61 persen, sektor pendidikan dinilai belum memberikan dampak nyata dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka, Muhammad Fajar Shidik CH, mengatakanarah pembangunan daerah belum selaras dengan visi peningkatan kualitas SDM, seperti yang seharusnya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025.

Hal itu disampaikan dalam Seminar Pendidikan yang digelar di PUI Majalengka, Jumat (2/5/2025).

“Kalau mau fokus meningkatkan kualitas manusia, maka pendidikan harus jadi prioritas. Tapi kenyataannya, program Dinas Pendidikan masih banyak berfokus ke proyek fisik, bukan pada peningkatan mutu,” ujar Fajar, yang juga Ketua Fraksi PPP Majalengka.

Baca juga: Empat Tempat Nobar Persib Bandung Lawan Malut United di Majalengka, dari Alun-alun Sampai Jatitujuh

Ia menambahkan, peningkatan IPM yang terjadi justru lebih banyak berasal dari sektor kesehatan seperti aktifnya RSUD Talaga dan perbaikan jalan bukan dari sektor pendidikan.

 Ini menjadi ironi karena tahun 2025 seharusnya menjadi tahun prioritas pembangunan SDM.

Fajar juga mengungkapkan data yang cukup memprihatinkan. Sekitar 26 persen penduduk Majalengka belum memiliki ijazah pendidikan dasar atau menengah.

Baca juga: Susunan Pemain Indonesia vs Thailand di Perempat Final Sudirman Cup 2025, Main Jam 16.00 WIB

Rata-rata lama sekolah warga Majalengka hanya sekitar tujuh tahun, atau setara dengan kelas satu SMP.

Untuk mengatasi masalah ini, Fajar mendorong pemerintah daerah lebih serius memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Ia menilai program Paket A, B, dan C yang dijalankan PKBM bisa menjadi solusi bagi warga yang belum menamatkan sekolah.

“Inilah bentuk nyata kehadiran negara untuk mengatasi ketimpangan pendidikan,” tegasnya.