Cireng Ala Bupati Imron: Satu ASN Satu Mimi, Gerakan Kemanusiaan Dari Cirebon

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi resmi meluncurkan program gerakan kemanusiaan bertajuk ‘Satu ASN Satu Mimi’

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
GERAKAN KEMANUSIAAN - Bupati Cirebon Imron resmi meluncurkan program gerakan kemanusiaan bertajuk ‘Satu ASN Satu Mimi’ di Pendopo Bupati Cirebon 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto


TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Bupati Cirebon, Imron Rosyadi resmi meluncurkan program gerakan kemanusiaan bertajuk ‘Satu ASN Satu Mimi’ di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat pekan lalu.


Program ini mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk pejabat daerah dan kepala sekolah, untuk menjadi orang tua asuh bagi perempuan lanjut usia (lansia) yang belum menerima bantuan sosial.


Setiap ASN diharapkan memberikan pendampingan sekaligus bantuan rutin setiap bulan.


Program ini diberi nama ‘Cirebon Eman Ning Mimi’ yang berarti “Cirebon Sayang Ibu” dalam bahasa Cirebon.


Nama tersebut dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan lansia yang selama ini kerap terabaikan.


“Program ini hasil rapat dengan Gubernur Jawa Barat. Tiap daerah diberi keleluasaan memberi nama sesuai kearifan lokal."


"Kalau di Sunda disebut ‘Nyaah ka Indung’, di Cirebon kita namakan ‘Eman Ning Mimi’,” ujar Imron, Rabu (16/4/2025). 


Menurutnya, program ini menargetkan sedikitnya seribu lansia perempuan berusia di atas 55 tahun yang belum tersentuh bantuan.

GERAKAN KEMANUSIAAN - Bupati Cirebon Imron resmi meluncurkanSQBB
GERAKAN KEMANUSIAAN - Bupati Cirebon Imron resmi meluncurkan program gerakan kemanusiaan bertajuk ‘Satu ASN Satu Mimi’ di Pendopo Bupati Cirebon


Para ASN, termasuk camat dan kepala dinas, akan bertindak sebagai orang tua asuh.


“Setiap orang tua asuh wajib memberikan bantuan rutin, bisa berupa 10 kilogram beras atau uang, tergantung kemampuan."


"Tapi yang paling penting adalah pendampingan dan pembinaan, agar mereka bisa hidup bersih, sehat dan terhindar dari stunting,” ucapnya. 


Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, pihaknya akan memberlakukan laporan tertulis dari seluruh ASN yang terlibat.


Jika ditemukan ASN yang lalai, akan diberikan teguran langsung.


Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menyebut persiapan program ini dilakukan secara maraton pasca pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved