Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Randegan Wetan Majalengka, Gubernur Jabar Curhat Hal Ini

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui kebijakan yang diteken Presiden RI, Prabowo Subianto, yang terkait pertanian sudah sangat tepat, dan sesuai kebutuhan para petani.

Dari mulai penetapan harga gabah Rp 6.500 perkilogram, distribusi pupuk bersubsidi semakin cepat, penyerapan gabah petani oleh Bulog, dan lainnya yang meningkatkan kesejahteraan petani.

Namun, menurut dia, pertanian di wilayah Jawa Barat memiliki karakteristik tersendiri, misalnya, penyemprotan obat setiap dua hari sekali untuk membasmi keong yang menggerogoti padi.

"Saya tahu persis soal ini, karena saya juga petani, dan hal ini masih harus diselesaikan di Jawa Barat," ujar Dedi Mulyadi saat mendampingi Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam Panen Raya Serentak 14 Provinsi di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Senin (7/4/2025).

Baca juga: Mentan Klaim Kebijakan Penetapan Harga Gabah Rp 6.500 Per Kilogram Tingkatkan Hasil Pertanian

Ia mengatakan, penyemprotan itu membuat kandungan unsur hara pada lahan pertanian di Jawa Barat semakin menurun, bahkan saat ini relatif rendah yang mencapai enam poin.

Pihaknya mengakui, kondisi semacam itu membutuhkan upaya pemulihan untuk meningkatkan unsur hara di lahan pertanian untuk meningkatkan kesuburan tanahnya.

"Saat ini, Jawa Barat juga menghadapi permasalahan terkait alih fungsi lahan, padahal di daerah lain berfokus pada ekstentifikasi lahan hijau," kata Dedi Mulyadi.

Pria yang akrab disapa KDM itu menyampaikan, di Jawa Barat banyak lahan yang dialihfungsi, karena tata ruangnya masih menerapkan aturan lama yang belum direvisi.

Baca juga: Tiba di Majalengka, Prabowo Panen Padi Menggunakan Alsintan Ditemani Dua Menteri

Akibatnya, jika terdapat pengajuan alih fungsi lahan yang dalam tata ruang tersebut dapat dialihfungsi maka izinnya bisa langsung dikeluarkan.

Karenanya, ia mendorong agar pengajuan izin alih fungsi lahan tersebut ditunda hingga peraturan daerah (perda) tata ruang Jawa Barat direvisi.

"Kami juga meminta kepada Bapak Presiden agar lahan PTPN dan Perhutani di Jawa Barat hanya diperuntukan untuk penanaman jagung, bukan yang lainnya," ujar Dedi Mulyadi.