SKPD Cirebon Wajib Pangkas Anggaran Buntut Efisiensi, Setda Terbesar Capai Rp 1,9 Miliar

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Cirebon wajib melakukan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat.

Pemangkasan ini diperkirakan mencapai Rp 16 miliar hingga Rp 20 miliar, meski masih dalam tahap pemetaan.

Asisten Daerah (Asda) Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon, Arif Kurniawan, mengatakan efisiensi ini masih dikaji agar tidak mengganggu pelayanan publik dan tugas pokok perangkat daerah.

Baca juga: Jadwal Keberangkatan Kereta Kahuripan Hari Ini 14 Februari 2025, Relasi Kiaracondong Bandung-Blitar

"Ya, soal efisiensi itu, di pemerintahan daerah Kota Cirebon sendiri ada sekitar Rp 16 miliar mungkin sampai Rp 18-20 miliar untuk mendekati efisiensi."

"Tapi itu baru pemetaan saja yang bisa dilakukan pemangkasan. Kita masih progres melihat, apakah betul-betul bisa dipangkas atau tidak," ujar Arif saat diwawancarai media, Kamis (13/2/2025) siang.

Ia menjelaskan, dari 36 SKPD di Kota Cirebon, baru sekitar 30 yang melaporkan rencana efisiensi anggaran.

Dari laporan sementara, Setda Kota Cirebon menjadi perangkat daerah dengan jumlah pemangkasan terbesar, yakni Rp 1,9 miliar dari total pagu anggaran Rp 32 miliar.

Baca juga: Terancam Kehilangan Luas Wilayah 8.274 Kilometer Persegi, 7 Kecamatan di Kutai Barat Jadi DOB

"Dari jumlah SKPD yang sudah melaporkan itu, yang terbesar dana pemangkasannya itu ya di saya (Setda), jumlahnya Rp 1,9 miliar."

"Dari pagunya Rp 32 miliar. Efisiensinya Rp 1,9 miliar, jadi sekitar Rp 30 miliar lah. Itu untuk tahun 2025 saja," ucapnya.

Arif merinci, pemangkasan terbesar dilakukan pada anggaran alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya sewa fasilitas, serta belanja barang yang dianggap tidak mendesak.

Baca juga: Harga Emas Antam di Semarang dan Jogjakarta Hari Ini 13 Februari 2025 Kembali Meroket Jadi Segini

"Tapi jumlah nominal itu tidak mengganggu pelayanan publik, karena Setda itu lebih ke pelayanan pimpinan, jadi mudah-mudahan tidak mengganggu," jelas dia.

Meski ada efisiensi, ia memastikan bahwa penghematan dilakukan secara wajar dan tidak sampai berdampak pada operasional penting, seperti listrik dan lift di kantor pemerintahan.

"Kalau di Setda juga, soal listrik atau lift dimatikan, itu tidak ya. Tapi kita tetap disiplin, misalnya jam kerja selesai dan sudah tidak ada yang bekerja, ya dimatikan."

"Penghematan tetap ada, tapi penghematan sudah dilakukan sebelumnya, bukan sekarang saja," katanya.

Baca juga: Jadwal Kereta Api Cakrabuana Hari Ini 14 Februari 2025, Lengkap Beserta Rute dan Harga Tiketnya