Akui Kesalahan, SMAN 7 Cirebon Siap Kena Sanksi Soal Gagal Daftar SNPMB, Tapi…

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM- SMAN 7 Cirebon mengakui adanya kesalahan dalam proses Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang berdampak pada peluang siswa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Pihak sekolah menyatakan siap menerima sanksi administratif, tetapi meminta agar siswa tetap diberi kesempatan untuk ikut seleksi.

Guru Bimbingan Konseling (BK) SMAN 7 Cirebon, Candro Simanjuntak mengatakan, bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di sekolahnya, tetapi juga di 377 sekolah lain di seluruh Indonesia.

Para perwakilan sekolah masih terus menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Baca juga: Kapolres Majalengka Inspeksi Mendadak ke Ruang Tahanan hingga Ruang Kontrol CCTV, Ada Apa?

"Mulai tanggal 1 Februari sampai saat ini, teman-teman kami secara bergiliran masih ada di Gedung Kemenristekdikti dan di Komisi X untuk menyampaikan aspirasi," ujar Candro saat diwawancarai media di SMAN 7 Cirebon, Kamis (6/2/2024).

Menurutnya, sekolah tidak menolak jika harus diberi sanksi akibat kelalaian dalam pengunggahan data PDSS.

Namun, ia berharap agar sanksi tersebut tidak berdampak pada siswa yang telah berjuang selama lebih dari dua tahun untuk bisa mengikuti SNBP.

"Satu yang kami inginkan adalah silakan boleh memberikan sanksi administratif pada sekolah yang lalai atau yang gagal, tapi jangan anak-anak kami," ucapnya.

Baca juga: Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini 6 Februari 2025 di Semarang, 1 Gram Tembus Segini

Candro menjelaskan, bahwa kesalahan yang terjadi di SMAN 7 Cirebon bukanlah disengaja, melainkan karena dinamika perubahan data siswa eligible yang terus berubah hingga akhir masa unggah. 

Akibatnya, sekolah terlambat dalam menyelesaikan proses tersebut.

"Dinamika eligible yang berubah setiap saat, akhirnya ketika akhir upload data, kami terlambat dan itu diakui oleh kami pihak sekolah," jelas dia.

Ia juga mengungkapkan, bahwa perwakilan guru yang hadir di Komisi X DPR RI sejak Senin kemarin belum mendapatkan hasil yang memuaskan.

Baca juga: Kapolres Majalengka Inspeksi Mendadak ke Ruang Tahanan hingga Ruang Kontrol CCTV, Ada Apa?

Hingga saat ini, belum ada solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan siswa yang terdampak.

"Katanya rapat tertutup dan hasilnya sudah di-sharing ke kami, tetap deadlock."