Sophi Zulfia Resmi Jadi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Tokoh Perempuan Ini Beri Pujian

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Penunjukkan Sophi Zulfia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 oleh DPP PDI Perjuangan mencatatkan sejarah baru.

Sophi Zulfia menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi Ketua DPRD di Kabupaten Cirebon, yang mencakup 40 kecamatan.

Salah satu tokoh perempuan terkemuka di Cirebon, Nyai Hj Tho’atillah Ja’far, memberikan pandangannya atas penunjukan tersebut.

Ia menilai hal ini sebagai langkah positif yang membuktikan bahwa perempuan juga layak memimpin lembaga legislatif.

Baca juga: Kembali Dilantik Jadi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati Soroti Kesehatan & Pendidikan

"Saya sangat mengapresiasi penunjukan ini. Ini menjadi nilai positif bagi perempuan di Kabupaten Cirebon," ujar Tho'atillah saat dimintai tanggapan oleh media, Selasa (1/10/2024).

Sebagai aktivis perempuan, Nyai Hj Tho’atillah menegaskan keyakinannya bahwa Sophi Zulfia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Ia percaya bahwa keputusan DPP PDI Perjuangan telah melalui pertimbangan matang.

"Saya percaya Sophi Zulfia akan membawa perubahan positif."

",Penunjukan ini tentunya didasarkan pada pertimbangan yang matang."

"Sosok beliau adalah terobosan baik untuk Cirebon," ucapnya, yang juga merupakan keponakan dari KH Said Aqil Siradj.

Ia juga berpesan agar Sophi lebih peduli terhadap isu-isu perempuan, termasuk ibu dan anak, pernikahan dini, serta kenakalan remaja.

Baca juga: Ini Daftar Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Termuda, Tertua Hingga Punya Suara Terbanyak

"Saya berharap, sebagai Ketua DPRD, Sophi dapat lebih memperhatikan isu-isu perempuan, terutama mengenai ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga kenakalan remaja," jelas dia.

Nyai Tho’atillah juga mendoakan agar Kabupaten Cirebon semakin maju di bawah kepemimpinan baru ini, serta program-program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara itu, penunjukan Sophi Zulfia tidak luput dari perhatian kader PDIP sekaligus pengamat politik Kabupaten Cirebon, Ade Riyaman.

Ia menyoroti beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan dan menekankan pentingnya integritas serta kompetensi dalam memilih Ketua DPRD.

"Ada beberapa PR yang belum selesai, dan hal ini erat kaitannya dengan peran dewan. Pucuk pimpinan dewan harus memiliki integritas dan kompetensi untuk menyelesaikan tantangan tersebut," kata Ade saat dikonfirmasi, Senin (30/9/2024).

Menurut Ade, penetapan ketua dewan tidak boleh dilakukan secara coba-coba.

Ia mengingatkan bahwa jabatan ini menuntut pertimbangan matang, khususnya dalam hal kompetensi dan integritas.

"Ini bukan ajang coba-coba. Harus ada integritas dan kompetensi yang jelas, baik dari pengalaman maupun komitmen ke depan," ujarnya.

Ade juga mempertanyakan apakah ada uji kompetensi terhadap Sophi Zulfia sebelum penetapannya sebagai Ketua DPRD.

Ia khawatir, jika penunjukan ini tidak didasarkan pada kompetensi yang kuat, dapat berdampak negatif terhadap PDI Perjuangan, khususnya menjelang Pilkada 2024.

"Saya khawatir, penetapan ini bisa mempengaruhi internal partai menjelang Pilkada. Jika tidak didasari kompetensi yang jelas, hal ini bisa melemahkan semangat kader lainnya," ucap Ade.

Kendati demikian, penunjukan Sophi Zulfia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sudah dipastikan melalui Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan yang diterbitkan pada 25 September 2024.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Imron, membenarkan informasi ini.

"Betul, sudah ada Surat Keputusan dari DPP yang menetapkan Saudari Sophi Zulfia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029," kata Imron.

Ia berharap Sophi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, berkoordinasi dengan pihak eksekutif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Sebagai informasi, PDI Perjuangan memenangkan Pileg 2024 di Kabupaten Cirebon dengan memperoleh 13 kursi dari total 50 kursi DPRD.