Gerindra Kuningan Menghangat Jelang Pilkada, Toto Tohari Dicopot dari Jabatan Ketua Fraksi di DPRD

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Sebulan menjelang masa akhir jabatan anggota DPRD Kuningan 2019-2024, Nurcholish Maulidan Syah ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Gerindra Kuningan.

Nurcholis menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan partai dengan penuh tanggung jawab.

"Penunjukan ini merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh DPC Gerindra Kabupaten Kuningan dalam sisa masa jabatan 2019-2024. Sebagai kader partai, kami harus siap ditempatkan di mana saja," ujarnya.

"Kebetulan, hari ini saya ditugaskan menjadi Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kabupaten Kuningan. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Ketua DPC Pak Haji Dede Ismail," ucapnya.

Nurcholis mengatakan tugas ini adalah tanggung jawab besar.

Terlebih tugas posisi Ketua Fraksi bukanlah hal yang mudah.

"Meskipun hanya satu bulan sisa jabatan ini, saya harus siap menanggung tanggung jawab yang diberikan oleh partai," katanya.

Nurcholis menyebut, waktu terdekat adalah persiapan pelantikan periode 2024-2029 yang akan berlangsung pada bulan September.

"Kami akan menyelesaikan seluruh sisa jabatan 2019-2024 dengan baik. Gerindra tetap mengusung Haji Dede Ismail sebagai calon Bupati Kuningan untuk Pilkada mendatang, sesuai instruksi dari DPP," katanya.

Sementara, M Hadis yang juga Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kuningan memberikan tanggapan terkait pergantian struktur pimpinan Fraksi Gerindra DPRD Kuningan yang mendadak.

Apalagi pergantian ini melibatkan perubahan posisi dari Toto Tohari ke Nurcholish Mauludin Syah.

"Pergantian Ketua Fraksi sekarang, apalagi menjelang Pilkada, sebaiknya dipikirkan dulu. Saya sangat menyayangkan adanya pergantian struktur organisasi pimpinan fraksi ini," kata M Hadis.

Ia menekan pergantian struktur organisasi pimpinan fraksi seharusnya menjadi ranah DPP Gerindra dan memerlukan Surat Keputusan (SK) dari DPP.

"Pergantian struktur organisasi pimpinan fraksi seharusnya melalui SK DPP," katanya.