Bawaslu Ingatkan ASN, Kades Hingga TNI-Polri Jaga Netralitas Jelang Pilkada Indramayu 2024

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Bawaslu Indramayu mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI-Polri, hingga kepala desa untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada Indramayu 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar Bawaslu dengan mengundang masing-masing perwakilan di salah satu hotel di Indramayu, Rabu (31/7/2024).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Indramayu, Supriadi mengatakan, lewat sosialisasi ini pihaknya ingin memberikan peringatan dini soal netralitas tersebut.

“Kami sampaikan ASN, TNI, Polri dan Kepala Desa harus netral,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Supriadi menyampaikan, berkaca pada Pilkada sebelumnya, kasus netralitas diketahui memang kerap ditemukan di Indramayu setiap menjelang Pemilu.

Baca juga: Gelar Operasi Antik Lodaya, Polres Indramayu Cokok 16 Pengedar dan Kurir Narkoba, Termasuk Dua TO

Terutama yang dilakukan oleh ASN, pada Pilkada 2020 lalu, Bawaslu mencatat sedikitnya ada 6 kasus yang ditemukan.

Termasuk netralitas kepala desa, Bawaslu kala itu juga mencatat ada 1 kasus pelanggaran. Sedangkan pelanggaran netralitas oleh anggota TNI-Polri, kata Supriadi tidak ada.

“Oleh karenanya kita sosialisasikan secara dini, agar kita bisa mencegah terjadinya pelanggaran netralitas di Pilkada Indramayu 2024,” ujar dia.

Supriadi dalam hal ini menilai pelanggaran netralitas di Kabupaten Indramayu kategorinya termasuk sedang. 

Meski demikian, untuk Pilkada Indramayu 2024 sekarang ini, pihaknya belum menerima adanya laporan soal pelanggaran tersebut.

Pihaknya pun berharap, agar kasus netralitas ASN ini jangan sampai terjadi di Pilkada 2024.

“Ini menjadi penting, karena mereka-mereka ini adalah orang yang berpengaruh dilingkungannya dan bisa menggerakan,” ujar dia.

Supriadi menyampaikan, Bawaslu tidak akan segan menindak tegas apabila di Pilkada nanti ditemukan adanya pelanggaran netralitas.

Tindakan tersebut, lanjut dia, ada dua kategori.