Diskominfo Majalengka Catat Ada Puluhan Aduan ke Admin SP4N-LAPOR!, Paling Banyak Soal Infrastruktur

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Diskominfo Kabupaten Majalengka mencatat puluhan laporan tentang pelayanan publik disampaikan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!.

Kepala Diskominfo Kabupaten Majalengka, Gatot Sulaeman, mengatakan, hingga Juni 2024 sedikitnya 32 laporan telah diterima admin SP4N-LAPOR!.

Namun, menurut dia, 31 dari 32 laporan yang diterima dari masyarakat Kabupaten Majalengka selama periode Januari - Juni 2024 tersebut dipastikan telah diselesaikan stakeholder terkait.

Baca juga: Diskominfo Majalengka Ajak Masyarakat Adukan Layanan Publik yang Kurang Maksimal ke SP4N - Lapor

"Kebanyakan pengaduan yang masuk terkait pelayanan umum yang langsung berhubungan dengan masyarakat," ujar Gatot Sulaeman saat ditemui usai Diseminasi SP4N-LAPOR! di Hotel Garden, Jalan KH Abdul Halim, Kabupaten Majalengka, Selasa (9/7/2024).

Ia mengatakan, sektor infrastruktur menjadi persoalan terbanyak yang dilaporkan, disusul ketenagakerjaan, perhubungan jalan, pelayanan air bersih, pendidikan, dan lainnya.

Pihaknya mengakui, diseminasi kali ini diselenggarakan untuk mempercepat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang diterima melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

Karenanya, ratusan pesertanya juga merupakan admin pengelola pengaduan perangkat daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka.

"Kami mengundang para admin pengelola pengaduan agar bisa langsung menindaklanjuti aduan yang disampaikan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!" kata Gatot Sulaeman.

Gatot mengajak masyarakat Kabupaten Majalengka tidak takut untuk menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR!, karena data dari para pelapor akan dijamin kerahasiaanya.

Bahkan, ia mendorong masyarakat segera membuat aduan ketika menemukan kendala dalam pelayanan publik di Kabupaten Majalengka di aplikasi tersebut.

"Tidak hanya aduan, aplikasi ini bisa menerima saran, masukan, maupun apresiasi pada kinerja pemerintah daerah, dan dipastikan akan direspons secepat mungkin oleh stakeholder terkait," ujar Gatot Sulaeman.