PPDB 2024

PPDB 2024, Ada yang Berani 'Nitip' Anaknya ke Pj Gubernur Jabar Untuk Masuk Sekolah Favorit

Masih ada saja sejumlah orang tua yang berani-beraninya menempuh jalan curang demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit

Biro Adpim Jabar
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan kunjungan ke SMAN 3 dan 5 Kota Bandung, Rabu (19/6/2024) 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Masih ada saja sejumlah orang tua yang berani-beraninya menempuh jalan curang demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Jawa Barat. 


Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan para orang tua atau wali ini tidak hanya berusaha menitipkan anaknya agar masuk sekolah favorit kepada kepala sekolah atau pejabat Dinas Pendidikan Jabar.

Bey Machmudin mengatakan ada juga orang tua yang menitipkan anak kepadanya.

Bey Machmudin mengatakan padahal, semua pejabat Dinas Pendidikan Jabar sudah meneken pakta integritas mengenai PPDB 2024 agar terbebas dari kecurangan.

Pihaknya pun getol mengawasi agar tidak ada praktek titip-menitip pada PPDB tingkat SMA/SMK/SLB kali ini.

Baca juga: PPDB Jabar 2024 Tahap 2 SMA/SMK Dibuka, Peserta Bisa Daftar Online dan Offline


"Intervensi itu kan, yang nitip-nitip itu banyak. Tapi mereka (Disdik Jabar) komit sudah tanda tangan pakta integritas, jadi harus menjalankan sesuai aturan agar tidak dipecat. Nitip-nitip ada, ke saya pun ada yang nitip. Cuma ya cukup sampai ke saya aja, ga saya ke mana-manakan," kata Bey saat meninjau PPDB di SMA 3 dan SMA 5 Bandung, Rabu (19/6/2024).

Ia mengatakan sangat prihatin masih saja ada orang tua yang mencoba menempuh jalur kecurangan pada PPDB kali ini.

Hal ini tentunya menjadi masalah moral dan kualitas sumber daya manusia.

"Ya kalau dari awal SDM sendiri sudah ada kecurangan, bagaimana kita mengharapkan SDM yang baik karena nanti ke depannya pasti mengakali terus," katanya.


Bey pun mencermati sejumlah dugaan kecurangan dalam sistem zonasi. Namun, petugas PPDB melakukan verifikasi ke lapangan dengan memperhatikan kartu keluarga dan alamat yang bersangkutan.


"Kita sudah cek, artinya kita akan menggugurkan kalau tidak wajar. Kami tidak ragu dan mereka (sekolah) tidak ragu untuk menggugurkan. Kalaupun nanti ada yang protes, kita sampaikan alasannya, pertama domisili, dan ada rumah kecil enam KK, gimana tidurnya," katanya.

Baca juga: Cara Jitu Atasi Server Down/Server Error Pengumuman PPDB Jabar Tahap 1


Sistem zonasi ini, katanya, membutuhkan kejujuran ada integritas. Sistem zonasi ini juga untuk pemerataan sekolah siswa walaupun belum ada SMA-nya di beberapa kecamatan di Jabar


"Jadi rapat pleno terakhir, saya berikan penguatan bahwa semua harus sesuai aturan jangan takut akan ancaman atau apapun Jika nanti setelah pengumuman ada ancaman silahkan laporkan ke kami dan kami akan melakukan pendampingan," katanya.

 

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved