Politik Kuningan Menghangat, Ketua Fraksi Golkar Heran Ketua DPRD Kerap Sudutkan Sekda, Ada Apa?

Sorenya, Pimpinan DPRD mengadakan Kunjungan Kerja ke Jakarta, padahal agenda tersebut tidak masuk dalam jadwal Banmus.

Penting untuk diketahui, mulai pelantikan sampai sekarang agenda kunker Pimpinan DPRD tidak pernah terjadwal dengan baik, sementara Pimpinan DPRD adalah sebagai alat kelengkapan DPRD.

Berikutnya tanggal 4 Juni 2024, berdasarkan informasi dari Sekretariat DPRD Kuningan, Pimpinan DPRD didampingi Sekretaris DPRD dan Kasubbag mendatangi Kantor KASN di Jakarta. Dalam kesempatan itu Ketua DPRD membuat laporan tentang Sekda Dian.

Pertanyaan adalah dalam kapasitas sebagai apa Pimpinan DPRD membuat laporan? Saya sendiri melihat Tindakan ini merupakan bentuk tindak lanjut Ketua DPRD yang selalu getol dan tendensius mempersoalkan Sdr Dian Rachmat Yanuar yang berpotensi maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Sementara kunjungan mereka ke Jakarta dengan dalih kunker tentu menggunakan fasilitas dan uang negara.

Padahal sejatinya tujuan utama dari kunjungan kerja adalah untuk berbagi pengalaman, bertukar informasi, dan mempelajari praktik terbaik dalam pemerintahan daerah.

Saya pun mencoba mencari tahu dan menghubungi Sdr Dian Rachmat Yanuar untuk menanyakan apakah sudah ada panggilan dari KASN terkait laporan Pimpinan DPRD.

Sdr Dian Rachmat Yanuar pun menyampaikan bahwa pada tanggal 5 Juni ada undangan dari KASN perihal klarifikasi melalui zoom meeting dengan KASN. Tentu saja hal ini semakin menjelaskan bahwa memang ada laporan dari Pimpinan DPRD, walaupun Ketua DPRD menyampaikan saat wawancara dengan media bahwa tujuan berangkat ke Jakarta adalah untuk konsultasi ke KASN.

Kalau benar hanya untuk konsultasi, kenapa pada tanggal 5 Juni ada surat undangan klarifikasi melalui zoom meeting dengan KASN. Namun demikian, sebagai bentuk ketaatan Sdr Dian Rachmat Yanuar sebagai abdi negara, tanggal 6 Juni 2024 Sdr Dian Rachmat Yanuar telah menyampaikan klarifikasi kepada KASN.

Menurut informasi, klarifikasi semuanya bersifat normatif dan mampu dijawab dengan lugas dan tegas oleh Sdr Dian Rachmat Yanuar.

Tak sampai disitu, Pimpinan DPRD rupanya masih belum puas dengan menyampaikan laporan ke KASN. Sebab tanggal 6 Juni 2024 Pimpinan melalui Ketua DPRD mengundang Pj. Bupati, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Satpol PP, Kabag Hukum, Bawaslu dan KPU, yang dikemas dengan acara membahas tahapan pelaksanaan Pilkada Kuningan tahun 2024.

Kalau memang benar membahas tahapan PIlkada 2024, kenapa Sdr Dian Rachmat Yanuar tidak diundang? Sementara jabatannya selain Sekda juga Ketua Desk Pilkada dan Ketua Satgas Netralitas ASN.

Padahal justru disitulah forum yang sangat strategis untuk membahas berbagai isu penting dan strategis. Hal semakin mempertegas, bahwa memang ada rasa tidak suka Ketua DPRD kepada Sdr. Dian Rachmat Yanuar secara pribadi.

Hal ini diperkuat setelah rapat saat ditanya media Ketua DPRD menyatakan bahwa Pj Bupati menyampaikan bahwa Sekda Dian sudah ijin mau nyalon Bupati. Kok, hal seperti itu harus disampaikan ke ruang publik padahal itu adalah mungkin itu obrolan yang sifatnya personal yang disampaikan secara nonformal.

Saya sebagai Ketua Fraksi merasa bahwa lembaga DPRD kalau ada permasalahan, cukup hanya di unsur Pimpinan, tidak dibahas atau didiskusikan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya.

Hal ini seolah mengesankan bahwa lembaga DPRD hanya milik Pimpinan DPRD saja. Kalau begitu, apa gunanya ada Fraksi-Fraksi DPRD dan ada alat-alat kelengkapan lainnya.