Politik Kuningan Menghangat, Ketua Fraksi Golkar Heran Ketua DPRD Kerap Sudutkan Sekda, Ada Apa?

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuningan, Yudi Budiana merasa aneh dengan sikap kritis Pimpinan DPRD Kuningan dalam menghadapi Pilkada Kuningan 2024.

Hal itu menyusul dengan kerap mengkritisi sosok Sekda Kuningan Dian Rahmat Yanuar yang dianggap tidak profesional karena disebut-sebut maju dalam Pilkada Kuningan.

Berikut kererangan pernyataan tertulis dan sikap Fraksi DPRD Kuningan yang diterima TribunCirebon.com, Rabu (12/6/2024).

"Setelah mengamati pernyataan-pernyataan Sdr Ketua DPRD Kuningan yang rajin secara terus menerus mempersoalkan status ASN Sdr Dian Rachmat Yanuar selaku Sekda, sementara di sisi lain akhir-akhir ini dari berbagai elemen masyarakat dengan terang-terangan memasang alat-alat peraga bernada dukungan/usulan agar Sdr Dian Rachmat Yanuar maju sebagai Calon Bupati Kuningan pada Pilkada Kuningan tahun 2024.

Selain itu, ramai diberitakan di berbagai media bahwa Sdr Dian Rachmat Yanuar disebut-sebut akan diusung oleh Partai Golkar.

Maka dengan ini, saya selaku Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan dan sebagai anggota DPRD Kuningan perlu menyampaikan beberapa hal terkait pernyataan Ketua DPRD di berbagai media massa, langkah Ketua DPRD membuat laporan ke KASN, dan langkah Ketua DPRD Kuningan mengundang Pj Bupati, Asda dan penyelenggara Pemilu.

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa di antara Pimpinan DPRD Kuningan yang selalu mempersoalkan Sekda adalah Ketua DPRD Kuningan. Hal yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah statement tersebut atas nama pribada atau atas nama lembaga?

Sepengetahuan saya, di lembaga DPRD tidak pernah ada diskusi-diskusi atau pembahasan resmi yang melibatkan alat kelengkapan yang ada ataupun Pimpinan Fraksi untuk melakukan kajian secara serius dan mendalam tentang ASN dalam Pilkada 2024. Sementara yang bersangkutan secara gencar menyampaikan berbagai pernyataan bahkan press conference, seolah-olah bertindak atas nama lembaga DPRD.

Adapun relevansi poin di atas dengan Partai Golkar adalah bahwa mekanisme yang dilaksanakan oleh Partai Golkar dalam rangka rekruitmen Calon Bupati/Wakil Bupati adalah melalui penjaringan dan penyaringan.

Jauh sebelumnya, tepatnya sekitar bulan Maret 2024 kami megadakan rapat untuk menginventarisasi nama-nama yang kiranya layak diusulkan ke DPP Partai Golkar untuk disurvei. Penting saya sampaikan, bahwa tahap ini tanpa sepengetahuan Sdr Dian Rachmat Yanuar yang notabene berstatus ASN.

Pada tahap ini menurut penilaian Partai Golkar terdapat 2 nama yang memiliki potensi untuk diusulkan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kuningan pada Pilkada tahun 2024, yaitu Ir H Asep Setiamulyana dan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi. Namun pada bulan Ramadlan, tepatnya lima hari sebelum Idul Fitri, pihak DPP Golkar menginformasikan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan, bahwa DPP Partai Golkar akan mengadakan survei terlebih dahulu.

Jadi sebenarnya jika melihat fakta di atas, sampai hari ini Partai Golkar sesungguhnya belum secara resmi menentukan nama/figur Calon Bupati/Wakil Bupati untuk Pilkada Kuningan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan Partai Golkar masih akan terus mematangkan berbagai persiapan dan masih harus menunggu hasil survei berikutnya.

Terlebih, kami juga memahami, menyadari, sekaligus menghormati posisi Sdr Dian Rachmat Yanuar yang masih berstatus ASN aktif. Adapun kehadiran Sdr Dian Rachmat Yanuar dalam agenda Partai Golkar pascaIdul Fitri, perlu kami tegaskan bahwa kehadirannya atas dasar undangan resmi dari Panitia.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kronologis bahwa tanggal 3 Juni lembaga DPRD Kuningan melalui Badan Musyawarah (Banmus) mengadakan rapat berkenaan dengan Jadwal Kegitan DPRD bulan Juni 2024, dengan dinamika perdebatan rapat yang terjadi.