117 Sertifikat Tanah di Jalan Ampera Kota Cirebon Terblokir, Warga Tempuh Jalur Hukum

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Sebanyak 117 sertifikat tanah di Jalan Ampera, Gunung Sari Dalam, Kota Cirebon seluas 33,776 meter persegi menjadi sorotan karena terblokir oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Ari Sandi Irawan, salah seorang warga yang Aset Tanahnya Terblokir mengungkapkan, bahwa masalah ini telah merugikan masyarakat di sekitarnya selama lebih dari 12 tahun.

Ia menegaskan, bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat, namun Pemprov Jabar tidak memiliki sertifikat yang sah atas aset tersebut.

"Kami pegang sertifikat, pada dasarnya kami masyarakat yang taat hukum."

"Kalau bisa Pemprov membuktikan ini adalah milik mereka ya tidak apa-apa, ganti rugi ke kami," ujar Ari saat kembali dikonfirmasi Tribun, Sabtu (24/2/2024).

Pemprov Jabar disebut telah mengklaim aset tanah tersebut tanpa dasar yang jelas dan sepihak, merugikan masyarakat yang telah melakukan upaya-upaya ke lembaga terkait tanpa hasil.

"Sehingga, kita maunya ada kepastian hukum," ucap Ketua dari Warga Ampera tersebut.

Masyarakat juga menyayangkan pemprov mengklaim aset tersebut pada tahun 1999, padahal sertifikatnya sudah diterbitkan sejak tahun 1993.

Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pemprov melakukan maladministrasi.

Akibat blokir sertifikat ini, sebanyak 117 sertifikat tidak bisa dijaminkan, dijualbelikan atau diproses untuk warisan.

"Sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat sebanyak 117 sertifikat ini sah tapi tidak berharga atau mandul," jelas pria yang memiliki aset tanah di wilayah tersebut sebanyak 200 meter persegi itu.

Masyarakat kini menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan kepemilikan tanah mereka.

Meskipun telah melakukan mediasi yang tidak membuahkan hasil, mereka yakin bahwa jalur litigasi adalah langkah yang tepat untuk menuntut hak mereka sebagai pemilik sah tanah di Jalan Ampera, Gunung Sari Dalam.

Sementara, Kuasa Hukum Warga, Tjandra Widyanta mengatakan, sudah ada 56 warga di Jalan Ampera tersebut yang mengajukan gugatan terhadap Pemprov Jabar terkait pemblokiran sertifikat tanah mereka.

"Gugatan ini diwakili oleh 56 warga Ampera yang dikuasakan ke saya, artinya supaya jelas gugatannya biar tidak kabur," kata Tjandra.

Pemblokiran sertifikat tanah oleh Pemprov Jabar dianggap sebagai pelanggaran hukum.

"Ada pelanggaran hukum, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemprov Jabar. Yang membuat kami heran itu ada pelanggaran hukum, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemprov Jabar."

"Surat yang disampaikan oleh Pemprov melalui Sekda, Sekda memberikan surat kepada BPN Kota Cirebon untuk dilakukan pemblokiran. Jadi, ini saling tunjuk akhirnya gak berani gak ada bukti mengklaim bahwa itu tanah siapa, sedangkan kita warga itu memiliki sertifikat hak milik," ujarnya.

Menurut Tjandra, sertifikat hak milik adalah hak mutlak yang tidak dapat dipatahkan, terutama bila tidak ada gugatan dalam jangka waktu 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan.

Pemblokiran sertifikat tanah oleh Pemprov Jabar dianggap tidak sah dan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan agunan sehari-hari.

Tjandra juga menyatakan kekagetannya terhadap pernyataan kuasa hukum dari Pemprov yang menyebut mereka juga sebenarnya korban.

"Korban apa, korban dari BPN Kota Cirebon yang tidak memberitahu atau koordinasi kalau tanah itu sudah dalam bentuk sertifikat," ucap Tjandra.

Dari mediasi pertama, terungkap bahwa Pemprov mengakui perbuatan BPN Kota Cirebon yang tidak berkoordinasi dengan Pemprov.

Hal ini menjadi landasan bagi warga untuk mengajukan gugatan agar pemblokiran sertifikat tanah segera dibuka kembali dari catatan register aset milik Pemprov.

Gugatan ini bertujuan agar sertifikat tanah masyarakat memiliki nilai yang berharga dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.

"Saat ini, sertifikat tersebut asli dan sah namun tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun."

"Gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 Desember 2023 lalu dengan register perkara No. 576/Pdt.G/2023/PN.Bdg dengan judul gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi," jelas dia.

Adapun , surat pemblokiran yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar kepada tanah milik masyarakat dikeluarkan pada tahun 2012 lalu.

Saat itu, Pemprov Jabar melalui Sekretariat Daerah (Setda) mengeluarkan surat nomor 593/3266/Pbd tentang Permohonan Blokir atas Tanah Gunungsari Kota Cirebon.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Cirebon.

Dijelaskan dalam surat itu, bahwa tanah tersebut tercatat dalam buku inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang diperoleh melalui penyerahan Departemen Tenaga Kerja (d/h Kementerian Perburuhan) Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan.