Update Usulan KH Abbas Abdul Jamil Jadi Pahlawan Nasional dari Kabupaten Cirebon

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus memprioritaskan usulan KH Abbas Abdul Jamil menjadi pahlawan nasional.

Keseriusan itu salah satunya dengan menggelar Seminar Nasional Pengusulan Pahlawan Nasional KH. Abbas Abdul Jamil di salah satu hotel di Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon pada Rabu (15/11/2023).

Bupati Cirebon, Imron meyakini status KH Abbas Abdul Jamil menjadi pahlawan nasional akan menyusul KH Abdul Chalim dari Leuwimunding, Majalengka yang telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia lebih dulu, akan segera terwujud.

Menurut Imron, KH Abdul Chalim bersama dengan KH Abbas dan beberapa kiai lainnya, tak kenal lelah membangun masyarakat Cirebon.

Di antaranya, melalui penguatan lembaga Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan salah satu ormas terbesar di Indonesia. 

Selain itu, kata Imron, Kiai Abbas Abdul Jamil juga merupakan sosok penting.

Perannya tidak saja dalam membangun pesantren dan masyarakat Cirebon, melainkan juga peran yang berskala nasional bahkan internasional. 

"Peran skala nasional dari Kiai Abbas Abdul Jamil, dalam peristiwa Surabaya pada tanggal 10 November 1945."

"Kiai Abbas dengan rombongan para kiai dan santri dari pesantren-pesantren yang ada di Cirebon, rela berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia," ujar Imron melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Kamis (16/11/2023).

Ia menjelaskan, Kiai Abbas merupakan panglima hizbullah Jawa Barat yang juga mendidik para laskar-laskar untuk berjuang membela negara dan bangsa Indonesia. 

"Buntet Pesantren adalah central dari perjuangan kemerdekaan di Cirebon, selain sebagai tempat berkumpulnya para laskar hizbullah untuk menerima arahan dari Kiai Abbas," ucapnya.

Imron mengatakan bukan sesuatu yang mudah bagi masyarakat, karena pengusulan pahlawan nasional ini membutuhkan penelitian, mencari dokumen-dokumen yang menyebut Kiai Abbas.

Walaupun secara pengakuan non-formal dari masyarakat, Kiai Abbas sudah menjadi pahlawan. 

"Proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional adalah proses akademik yang panjang dan tidak mudah. Tim peneliti sudah melakukan penelitian yang sungguh-sungguh terhadap Kiai Abbas dan peran-perannya," ujar dia.

Tentunya, ia mengapresiasi peneliti dan pengkaji gelar daerah, baik dari provinsi maupun dari Kabupaten Cirebon.

Imron pun mengapresiasi upaya dari Dinas Sosial yang tanggap terhadap keinginan yang berkembang di masyarakat, untuk menjadikan Kiai Abbas sebagai Pahlawan Nasional.

"Upaya ini adalah yang pertama bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Tentu, masih banyak kekurangan dalam proses usulan calon Pahlawan Nasional KH Abbas Abdul Jamil ini."

"Semoga ke depan, ada banyak lagi tokoh-tokoh Cirebon yang menjadi Pahlawan Nasional. Perlu adanya sinergi yang terus diperkuat antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga semuanya menjadi lebih mudah," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon juga sudah mulai mengusulkan KH Abbas Abdul Jamil melalui Surat Keputusan (SK) nomor 400.9.5/Kep 878-Dinsos/2023, di mana Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon telah membentuk TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah) yang diketuai KH Aziz Hakim Syaerozie.

Dalam TP2GD itu juga terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan birokrat.

Pengusulan ini berdasarkan harapan dan desakan dari masyarakat agar KH Abbas bisa menyandang gelar pahlawan nasional, di mana beliau telah berjasa besar bagi bangsa Indonesia mendapatkan apresiasi dari negara.

Tak hanya itu, dorongan meraih gelar pahlawan nasional juga dilakukan Pemkab dengan menyematkan gedung aula asrama haji dengan nama, KH Abbas Abdul Jamil Kabupaten Cirebon.

Penamaan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap tokoh yang memiliki peran penting lahirnya resolusi jihad, yang saat ini dijadikan sebagai Hari Santri Nasional tersebut.

Baca juga: Optimalkan APBD, Pemkab Cirebon Diharapkan Bisa Manfaatkan Dana untuk Prioritas Utama