Evaluasi SKPD di Rapat Komisi II DPRD Kota Cirebon

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dievaluasi dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024 Komisi II DPRD Kota Cirebon.

Sedikitnya, ada empat SKPD yang mendapatkan evaluasi, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon.

Keempat SKPD tersebut dinilai menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pembangunan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso menyampaikan, evaluasi dilakukan karena masih terjadi fluktuasi anggaran 2023 dari masing-masing SKPD.

Dia berharap, program kegiatan pada 2023 dapat terlaksana hingga akhir tahun agar anggaran bisa terserap sepenuhnya.

“Harapannya, semua program kegiatan 2023 terlaksana, termasuk pokir yang hingga hari ini belum selesai."

"Sampai hari ini pokir tahap satu dari 5 miliar baru ter-SPK-kan 1 miliar,” ujar Karso melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Kamis (2/11/2023).

Karso juga mengimbau, perihal penerbitan SPK dapat rampung pada 17 November.

Sehingga sisa anggaran sejumlah Rp 11 miliar dapat selesai sebelum 20 Desember 2023.

“Mudah-mudahan bisa selesai, karena versi BPKBD dananya sudah disiapkan,” ucapnya.

Karso juga menilai, beberapa SKPD masih belum mencapai sasaran pendapatan asli daerah (PAD).

Seperti DKPPP yang belum mengalami kenaikan signifikan, ia tetap mengapresiasi hal tersebut.

“Seperti DKPPP, masih ada yang belum mencapai sasaran, meski memang ada perkembangan dari 5 persen ke 25 persen."

"Sistem pembayaran juga sudah menggunakan QRIS, dan ditargetkan mencapai 700 juta hingga akhir Desember,” jelas dia.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cirebon, dr Dody Ariyanto menyoroti sejumlah program di SKPD.

Salah satunya program pada DPRKP terkait adanya usulan masyarakat lewat pokok pikiran DPRD berjumlah 391 unit rumah tidak layak huni (rutilahu).

Menurutnya, hal itu mesti menjadi atensi khusus agar tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya.

“Lalu untuk BPKBPD, dengan adanya perda PDRD akan membuat proyeksi peningkatan PAD sehingga ada harapan untuk membuat program dinas berjalan maksimal dengan baik,” kata Doddy.

Pada program DPUTR, Doddy berharap kepada kepala dinas baru mampu menyelesaikan masalah tunda bayar, sehingga tidak membebani APBD tahun 2024.

“Jangan sampai kondisi ini terus-menerus terjadi, karena nantinya berdampak pada beban APBD, jadi terseok-seok,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Hj Elmi Masruroh mengungkapkan, akan terus meningkatkan PAD khususnya dari sektor tempat pelelangan ikan (TPI) hingga akhir tahun 2023 berakhir.

DKPPP juga akan mengusulkan pembuatan BPJS ketenagakerjaan bagi para nelayan, sebagai antisipasi kecelakaan kerja saat melaut.

"Kami mengusulkan membuat BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan domisili kota Cirebon dan untuk PAD tahun ini kami optimis di atas 50 persen, dan nanti di awal tahun juga kita tekan terus sehingga tidak terjadi lagi seperti di tahun ini,” ucap Elmi.

Baca juga: Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Raperda APBD 2024