Komisi II DPRD Soroti Kinerja BPKPD Kota Cirebon, Capaian PAD Jauh dari Target
Target PAD Kota Cirebon di tahun ini hingga bulan Oktober baru mencapai 66,29 persen.
Penulis: Eki Yulianto | Editor: taufik ismail
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi II DPRD kembali menyoroti kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon dalam capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terealisasi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso mengatakan, bahwa berdasarkan rekapitulasi BPKPD triwulan III atau per 16 Oktober 2023, target PAD Kota Cirebon terpampang sebesar Rp 274.185.130.725.
Namun nyatanya, baru terealisasi sebesar Rp 181.750.761.760 atau baru mencapai 66,29 persen.
“Sedangkan di retribusi daerah yang direncanakan anggaran capaiannya sebesar Rp 206.337.861.000, tapi baru terealisasi sebesar Rp 164.748.211.727 atau baru mencapai 79,84 persen,” ujar Karso saat dikonfirmasi media, Kamis (26/10/2023).
Ia menegaskan, jika sampai akhir Oktober ini pendapatan daerah masih lemah maka akan berpengaruh kepada berbagai sektor.
Karena itu, Komisi II berharap optimalisasi dan peningkatan PAD harus maksimal.
Seperti sektor pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, masih perlu ditingkatkan agar mencapai target 100 persen.
Karso menyebutkan, target pendapatan dari sektor pajak daerah direncanakan sebesar Rp 206.337.861.000, namun baru terealisasi Rp 184.748.211.727.
Sementara untuk pajak hotel menargetkan Rp 19.010.250.000, namun baru terealisasi Rp 15.389.860.439.
Kemudian, untuk pajak restoran direncanakan sebesar Rp 57.109.648.050, baru terealisasi Rp 52.174.105.332.
Selanjutnya, dari sektor pajak hiburan ditargetkan Rp 15.052.192.776, namun baru terealisasi Rp 6.549.686.916.
“Artinya, ini ada di beberapa sektor yang tidak mencapai 100 persen, rata-rata di 90, 80, bahkan ada yang di bawah 70 persen,” ucap Ketua DPD PKS Kota Cirebon ini.
Ia berpesan kepada BPKPD agar terus berinovasi khususnya dalam pemantauan wajib pajak yang ada di Kota Cirebon.
Selain itu, Karso juga menyarankan untuk melakukan digitalisasi data agar memudahkan proses pemantauan wajib pajak.
| Kota Cirebon Mencekam Dilanda Kericuhan Sabtu Sore, Sejumlah Fasilitas Umum dan Gedung DPRD Dirusak |
|
|---|
| Polemik Kenaikan PBB Mulai Ada Titik Terang, Ini Kata Ketua DPRD Kota Cirebon |
|
|---|
| DPRD Kota Cirebon Gelar Paripurna Simak Pidato Presiden Prabowo, Andrie Sulistio Ingatkan Soal Ini |
|
|---|
| Bunyi Pasal 9 yang Akan Direvisi DPRD Kota Cirebon Imbas Protes Kenaikan PBB 1.000 Persen |
|
|---|
| DPRD Kota Cirebon Soroti Sekolah Swasta yang Nyaris Tutup, Ini Usulan Solusinya |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.