Pemilu 2024
KPU RI Ajak Masyarakat Cirebon Waspadai Hoaks dan Ujaran Kebencian Menjelang Pemilu 2024
Adie Saputro mengatakan, pihaknya terus memprogramkan strategi demi mengedukasi masyarakat mencegah hoaks menjelang pemilu.
Penulis: Eki Yulianto | Editor: dedy herdiana
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Masyarakat Cirebon diajak mewaspadai hoaks dan ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024.
Ajakan itu mencuat dalam gelaran Sosialisasi Pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang diwakili KPU Jabar dengan mengambil tema 'Sinergitas dan Kolaborasi Mensukseskan Pemilu 2024' di salah satu hotel berbintang, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu (21/10/2023).
Baca juga: 27.752 Bilik Suara Sudah Tiba di Gudang KPU Kabupaten Cirebon, Bakal Dibagikan ke 6.938 TPS
Untuk mengimplementasikan hal itu, rekan-rekan jurnalis Cirebon, Radio Komunitas dan Relawan RTIK yang ada di Jawa Barat.
Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar, Adie Saputro mengatakan, pihaknya terus memprogramkan strategi demi mengedukasi masyarakat mencegah hoaks menjelang pemilu.
Pencegahan itu salah satunya dilakukan dengan menyaring informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya.
Baik itu lewat media sosial maupun komunikasi secara langsung.
"Tentu kami sebagai penyelenggara mengimbau kepada seluruh masyarakat pemilih khususnya di Jabar agar jangan terprovokasi, jangan menyampaikan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, baik itu lewat media sosial maupun komunikasi."
"Disaring dulu, dipahami apakah informasi itu betul-betul layak untuk diinformasikan kepada pihak-pihak lain," ujar Adie saat diwawancarai media, Sabtu (21/10/2023).
Pihaknya pun mengutuk keras kepada pelaku penyebar hoaks yang biasanya marak menjelang pesta demokrasi.
Biasanya, penyebar hoaks biasanya merambah pada ujaran kebencian dan mendeskriditkan hal tertentu.
"Jadi jangan jadi pelaku yang menyampaikan informasi-informasi yang hoaks, yang mana kemudian berakibat pada ujaran kebencian, lalu mendeskriditkan pada hal tertentu mungkin parta politik, yang kemudian akhirnya membuat kegaduhan stabilitas keamanan kenyamanan Pemilu 2024," ucapnya.
Ketua Bidang Advokasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) yang juga salah satu pembicara dalam sosialisasi tersebut, Akhmad Rofahan menyampaikan, bahwa JRKI berkomitmen untuk mendukung terciptanya pemilu yang damai dan demokratis.
Rofahan juga menyebutkan, bahwa ada sekitar 350 lebih radio komunitas, di 23 provinsi yang berada dalam naungan JRKI, yang sudah banyak memberikan edukasi politik melalui siaran radio.
Sebagai salah satu bentuk peran dari JRKI, yaitu saat ini ratusan radio komunitas dibawah naungan JRKI, sudah melakukan sosialisasi baik secara on air maupun off air, terkait Pemilu.
"Ratusan radio dibawah naungan kami, sudah banyak memberikan edukasi politik melalui siaran," jelas Rofahan.
Langkah ini, kata Rofahan, sudah dilakukan oleh JRKI sebagai bentuk tanggungjawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Terutama masyarakat di pedesaan dan akar rumput.
Lokasi Radio Komunitas yang mayoritas berada di wilayah pedesaan, menjadi radio komunitas merupakan media yang cukup strategis untuk bisa memberikan pemahaman terkait pemilu kepada masyarakat.
"Mayoritas radio komunitas yang kami naungi, berada di wilayah pedesaan dan area blank spot. Sehingga, rakom menjadi media strategis untuk memberikan penyadaran dan pendidikan politik," katanya.
Baca juga: Pengunjukrasa di Cirebon Tendang Tameng Polisi, Kecewa Jalannya Pemilu Lalu Datangi Kantor KPU
Komentar Beragam Warga Soal PSU di Kota Cirebon, Ada yang Antusias Coblos Ulang |
![]() |
---|
KPU Kota Cirebon Siap Gelar PSU Pileg di TPS 62, Ada 249 Pemilih Terdaftar |
![]() |
---|
Daftar 120 Nama Anggota DPRD Jawa Barat Terpilih: Siti Muntamah Hingga Ono Surono |
![]() |
---|
DAFTAR 50 Anggota DPRD Ciamis Hasil Pileg 2024, Bakal Dilantik Tanggal 5 Agustus |
![]() |
---|
3 Komisioner Panwascam dan 5 PKD di Indramayu Dipecat Bawaslu, Tak Bisa Daftar Lagi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.