Respons Partai Demokrat Setelah Anies Baswedan Pilih Muhaimin Sebagai Cawapres, ''Pengkhianatan''

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden terancam perpecahan.

Ini setelah penunjukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies.

Pihak DPP Partai Demokrat menilai penunjukan Muhaimin Iskandar merupakan penghianatan atas Piagam Koalisi.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya penunjukan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga partai. 

Ia menambahkan dalam beberapa kesempatan Anies sudah menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya di Pilpres 2024. 

Teuku mengingtkan pada 12 Juli 2023, menghubungi AHY dan mengatakan dirinya ditelepon beberapa kali oleh ibunda serta guru spiritual Anies agar segera berpasangan dengan AHY.

Kemudian pada 14 Juli 2023, Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

Teuku menambahkan nama AHY telah disampaikan kepada para ketum partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan majelis tertinggi masing-masing partai dan menurut Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan.  

"Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih AHY, karena AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam KPP," ujar Teuku dalam pesan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).

"Selain itu, Anies menilai AHY memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya, meskipun Demokrat saat itu terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung," ucao Teuku. 

Lebih lanjut Teuku mengatakan pada 25 Agustus 2023 Anies telah membuat surat tulisan tangan keputusannya menunjuk AHY sebagai Cawapres.

Inti dari surat tersebut, kata Teuku, adalah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya.

Namun Pada 30 Agustus 2023, DPP Partai Demokrat melalui Sudirman Said, juru bicara Anies yang juga anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendapat informasi Anies menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya. 

Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang menggelar pertemuan pada Selasa (29/8/2023) malam. 

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu," ujar Teuku.