Pemerintah & MUI Sepakat Tak Akan Bubarkan Ponpes Al Zaytun, Maruf Amin Setuju

TRIBUNCIREBON.COM - Polemik Pondok Pesantren Al Zaytun masih belum kunjung selesai.

Ponpes Al Zaytun disebut-sebut menyimpang hingga menyesatkan.

Bahkan pesantren pimpinan Panji Gumilang itu sempat didemo oleh sejumlah kelompok.

Banyak dari mereka yang mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Al Zaytun.

Sayangnya, hal tersebut untuk tidak membubarkan Al Zaytun.

Lantas apa yang mendasari pemerintah untuk tetap mempertahankan Al Zaytun agar tetap beroperasi?

Meski mendapat banyak tekanan, pemerintah tampak tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaytun.

Pemerintah memilih untuk tetap mempertahankan eksistensi Al Zaytun dengan cara mengganti pengurus yang ada didalamnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut, Al-Zaytun sebaiknya tetap ada. Namun pengurusnya yang diganti.

Baca juga: Anggota DPR RI Ini Minta Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun Segera Hentikan Mengoceh 

Menurut Sekretaris Jenderal MUI bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, Ponpes Al-Zaytun lebih baik dirombak kepengurusannya, alih-alih dibubarkan.

"Ya jangan dibubarkan, diganti pengurusnya, yayasannya dibekukan, diganti pengurus baru," ujarnya saat ditemui di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (11/7/2023).

Ikhsan juga menyebut bahwa pola pembinaan Ponpes Al Zaytun perlu diubah agar kembali kepada ajaran yang berorientasi pada kebangsaan.

"Yang kemarin terpapar oleh nilai-nilai kebangsaan lain, atau cara bernegaranya terpapar, dan pemuka agamanya dilakukan pembinaan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin, memberikan komentar terkait polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang diduga melakukan praktik penyimpangan ajaran agama Islam.

Komentar itu disampaikan Maruf usai mengunjungi Pondok Pesantren Muqimus Sunnah di Banyuasin, Sumatra Selatan, Jumat (7/7/2023) lalu.