Ridwan Kamil Angkat Bicara Soal Polemik Al-Zaytun, Singgung Soal Rekening Panji Gumilang

Laporan Wartawan Tribun Jabar Nazmi Abdurahman. 

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, memastikan Pemerintah dan aparat kepolisian terus bekerja untuk menyelesaikan polemik Al-Zaytun. 

Gubernur yang akrab disapa Emil ini pun meminta masyarakat, agar tetap tenang dan menjaga kondusifitas, selama polisi melakukan penyidikan. 

"Jadi, saya ulangi lagi. Masyarakat mohon tetap kondusif, tindakan pidana kan sedang berlangsung dengan penyelidikan dari Polri," ujar Ridwan Kamil di kantor DPRD Jabar, Kamis (6/7/2023). 

Baca juga: Diduga Menyimpang & Sesat, Wapres Maruf Amin Tegaskan Tidak Akan Bubarkan Ponpes Al Zaytun

Emil pun memastikan bahwa proses pembekuan rekening milik pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang sedang ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

"Kedua, proses pembekuan rekening aliran-aliran yang mencurigakan juga sedang berproses di PPATK," katanya. 

Pun demikian dengan aset berupa lahan yang dimiliki Al-Zaytun, kata Emil, akan diselidiki oleh Polri, apakah lahannya ilegal atau tidak.

"Sedang diteliti, bagian dari penyelidikan Polri, karena dulu ada laporan pencaplokan lahan ilegal, itu akan disidik oleh Polri sehingga kita akan tahu apakah itu legal atau tidak, berapa yang legal dan berapa yang tidak legal, kita tunggu hasil pemeriksaan," katanya.

Kemudian, kata dia, saat ini Pemerintah pusat juga sedang mempersiapkan untuk mengambil alih pondok pesantren dan menyelematkan ribuan siswa yang mengenyam pendidikan di Al-Zaytun. 

Baca juga: Teriakan Tangkap dan Adili Panji Gumilang Terus Menggema Saat Aksi Unjuk Rasa Al Zaytun Jilid III

"Ketiga, pesantrennya sendiri yang disebut akan dibina itu, akan diambil alih oleh Kemenag, tapi butuh waktu untuk mengurus tujuh ribuan siswa itu, tidak sesederhana itu."

"Gurunya dari mana, kualifikasinya apa, makanya rentang waktu pembinaan dan pengambil alihan itu selama PPDB ini, sehingga pada saat masuk sekolah itu urusan Al-Zaytun sudah selesai," ucapnya. 

"Intinya, harapan masyarakat akan terwujud, ada ketengan, tidak ada lagi kontroversi, kemudian institusinya bisa dikelola diambil alih oleh negara," tambahnya.