Polemik Ponpes Al Zaytun Indramayu

Forum Ponpes Indramayu Ingatkan Pemerintah Jangan Berlarut-larut Usut Polemik Al Zaytun

Desakan kepada pemerintah untuk segera mengusut tuntas polemik soal Ponpes Al Zaytun Indramayu yang dipimpin Panji Gumilang terus berlanjut

Penulis: Handhika Rahman | Editor: dedy herdiana
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Halaqoh bertemakan Pesantren Peradaban di Griya Amal H Suwarto di Desa Pabean Udik, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Minggu (25/6/2023). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Desakan kepada pemerintah untuk segera mengusut tuntas polemik soal Ponpes Al Zaytun Indramayu yang dipimpin Panji Gumilang terus berlanjut.

Forum Pondok Pesantren (FPP) dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Indramayu pun angkat bicara.

Ketua FPP sekaligus RMI NU Indramayu, KH Azun Mauzun mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan polemik tersebut.

Jika dibiarkan berlarut-larut, maka gejolak di masyarakat akan terus terjadi.

Tidak hanya demo besar-besaran di Indramayu, tapi demo besar-besaran juga akan terjadi di Jakarta.

Diketahui ucapan dari Panji Gumilang menimbulkan reaksi yang sangat keras terutama dari kalangan umat Islam.

Mengingat, Ponpes Al Zaytun dianggap menyebarkan ajarannya yang sesat dan tidak sesuai dengan aqidah agama Islam.

"Makanya kami meminta kepada pemerintah segera secepatnya memberikan rekomendasi apakah Al Zaytun ini sesat atau tidak," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Minggu (25/6/2023).

FPP dan RMI NU Indramayu sendiri menggelar halaqoh bertemakan Pesantren Peradaban di Griya Amal H Suwarto di Desa Pabean Udik, Kecamatan/Kabupaten Indramayu.

Dalam pembahasannya turut dibahas secara mendalam soal polemik yang terjadi di Al Zaytun.

KH Azun Mauzun menyampaikan, dalam hal ini, pihaknya tidak bisa menuding apakah ajaran yang terjadi di Ponpes Al Zaytun Indramayu sesat atau tidak.

MUI dan Kemenag yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa diminta untuk segera bersikap.

"Apakah Al Zaytun sesat atau tidak karena itu bukan ranah kami. Yang memiliki kewenangan adalah Kemenag dan MUI, ada pula Menkopolhukam," ujar dia.

Apapun keputusan yang nantinya akan diputuskan oleh pemerintah, disampaikan KH Azun Mauzun, pihaknya akan mendukung penuh keputusan tersebut.

Ia juga mempercayakan penuh hasil investigasi dari pemerintah baik ditingkat pusat maupun provinsi yang saat ini tengah mengkaji fakta-fakta yang terjadi di Al Zaytun.

"Kita mendukung penuh dan akan kita kawal. Kita akan selalu bersama sama dengan pemerintah," ujar dia.

Baca juga: Mahfud MD Temukan Tiga Masalah Dalam Polemik Ponpes Al-Zaytun, Ada Dugaan unsur pidana

 

 

Sumber: Tribun Cirebon
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved