MUI Sebut Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Tak Kooperatif, Sudah Kirim Surat Sejak Bulan Lalu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sudah mengirimkan surat ke pimpinan pondok pesantren Mahad Al-Zaytun sejak bulan lalu. 

Surat tersebut bertujuan untuk menginformasi dugaan adanya ajaran sesat  di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu. 

Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar mengatakan, tim bentukan MUI pusat yang beranggotakan perwakilan dari MUI Provinsi Jabar dan Kabupaten Indramayu itu, sudah mengumpulkan data-data terkait Al-Zaytun. 

Baca juga: Sosok Syekh Panji Gumilang, Pimpinan Al Zaytun Alumni IAIN dan Gontor, Diduga Pemimpin Darul Islam

"Jadi, MUI sudah bersurat ke Al-Zaytun untuk melakukan kunjungan, tapi pihak Al-Zaytun-nya tidak kooperatif, jadi tidak bersedia dengan alasan tahun ini sedang sibuk, surat itu dikirim oleh Tim MUI pusat, tapi dari Al-Zaytun dijawabnya oleh sekretaris DMK, bukan oleh pimpinan pondok, coba bayangkan," ujar Rafani, Jumat (16/6/2023). 

Rafani mengatakan, jika pihak Al-Zaytun masih tidak kooperatif, tim MUI akan turun langsung untuk melakukan konfirmasi. 

"Nanti 21 Juni 2023 tim dari MUI pusat akan turun, diterima atau tidak, akan turun ke Al-Zaytun," katanya.

Baca juga: Tak Digubris Ponpes Al Zaytun, FIM Bakal Demo Besar ke Kementerian hingga Istana Negara

Sebelumnya, massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat berencana melakukan aksi unjuk rasa. Rencana aksi tersebut sempat ramai di media sosial dan akan menurunkan sebanyak 3.000 orang.

Adapun tuntutan masa aksi diantaranya. 

1. Usut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaytun dengan melibatkan MUI dan Kemenag;
2. Usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan;
3. Tegakkan UUPA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah;
4. Hentikan pembuatan dermaga khusus Al-Zaytun;
5. Al-Zaytun dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar;