Respons Ridwal Kamil Soal Masyarakat Demo Ponpes Al Zaytun, Ini Katanya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengaku bakal berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu. 

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan jika urusan fikih ada di wilayah para ulama. 

"Jadi, kami sedang berkoordinasi menunggu fatwa dari MUI, kalau fatwanya harus ada tindakan secara keagamaan, maka pemerintah Jawa barat akan melakukan sebuah ukuran, karena urusan agama, fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan keamanan ada wilayah pusat," ujar Emil, saat ditemui di Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (15/6/2033). 

Idealnya, kata dia, yang harus turun pertama itu adalah Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag. 

"Ya, sesuai peraturan perundang-undangan, tapi urusan kondusivitas, menjaga kemanan, demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka," katanya. 

"Saya akan rapatkan tindakan apa yang bisa kami lakukan," tambanya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) meminta agar Gubenur Jabar, Ridwan Kamil memberikan teguran kepada Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu. 

Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar mengatakan, terguran dari Gubernur diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Al Zaytun yang kerap memberikan pernyataan kontroversial di masyarakat.

"Kami meminta kepada Pak Gubernur supaya menegur Al-Zaytun agar jangan menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversi, itu kan bikin kegaduhan," ujar Rafani, Kamis (15/6/2023). 

Menurutnya, sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan ponpes Al-Zaytun dan memancing emosi umat muslim. 

"Contohnya, salam misalnya mengucapkan Assalamualaikum pakai salam Yahudi gitu kan. Terus jangan jauh-jauh pergi ke Makkah, Indonesia juga tanah suci, nah ujung-ujungnya nanti dia membolehkan haji di sini, itu kan sudah menyimpang itu," katanya.

Sebelumnya, massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat berencana melakukan aksi unjuk rasa. Rencana aksi tersebut sempat ramai di media sosial dan akan menurunkan sebanyak 3.000 orang.

Adapun tuntutan massa aksi yakni :

1. Usut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaytun dengan melibatkan MUI dan Kemenag;

2. Usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan;

3. Tegakkan UUPA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah;

4. Hentikan pembuatan dermaga khusus Al-Zaytun;

5. Al-Zaytun dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar;

Aksi Sempat Memanas

Aksi dorong-dorongan antara pendemo dan polisi terjadi saat aksi unjuk rasa di Ponpes Al Zaytun Indramayu, Kamis (15/6/2023).

Kejadian tersebut berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat (FIM) tersebut merangsek berusaha mendekati gerbang ponpes.

Namun, mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan.

Mengingat, dari pihak ponpes sendiri juga menyiapkan massa tandingan yang jumlahnya tidak kalah banyak.

Pantauan Tribuncirebon.com, kejadian dorong-dorongan tersebut setidaknya terjadi sebanyak dua kali.

Namun kejadian itu hanya berlangsung sesaat.

Massa pun akhirnya berhasil ditenangkan seusai Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar memberikan orasi di hadapan massa.

Kapolres Indramayu meminta massa tenang dan tidak anarkistis sesuai dengan janji mereka yang akan melakukan aksi sesuai aturan yang berlaku.

"Kami mendesak agar MUI dan Kemenag agar segera mengusut tuntas soal dugaan ajaran sesat karena lembaga itu yang memiliki kewenangan," ujar koordinator aksi Syahid Mukhlisin kepada Tribuncirebon.com.

Di sisi lain, Syahid mengaku sedikit kecewa dengan jarak yang cukup jauh untuk massa menyuarakan aspirasinya.

Massa ingin, agar aspirasinya bisa didengar langsung oleh pihak Al-Zaytun.

"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi kami akan melakukan aksi lainnya langsung ke Jakarta," ujar dia.

Sementara itu, koordinasi aksi lainnya, Jamal Wibisono menyampaikan, ada lima tuntutan yang disampaikan massa aksi hari ini.

Tuntutan pertama kata dia, massa mendesak agar pihak MUI dan Kemenag bisa mengusut tuntas adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaytun.

"Soal kontroversi yang terjadi, kita MUI dan Kemenag untuk segera menindaklanjuti," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Tuntutan kedua, lanjut dia, soal adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaytun, Syekh Panji Gumilang.

Ketiga, soal penguasaan lahan. Pihaknya menduga Ponpes Al Zaytun telah merampas tanah rakyat dan menguasai ribuan hektare yang tidak jelas izin peruntukannya.

Tuntutan keempat, massa mendesak agar pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Kandanghaur dihentikan.

Kelima, massa menilai, Ponpes Al Zaytun tidak memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar.

"Apalagi ponpes ini tertutup tidak bisa diakses secara umum," ujar dia.

Baca juga: Ponpes Al-Zaytun Diduga Sesat, MUI Bakal Bentuk Timsus Bersama Kodam, Polda dan Pemprov Jabar