Ini Penjelasan Kadisdik Soal Sistem Zonasi PPDB SMP di Kabupaten Cirebon, Sangat Fleksibel

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Ronianto, memastikan, sistem zonasi dalam PPDB SMP pada tahun ini sangat fleksibel.

Pasalnya, persyaratan bagi murid-murid SD di Kabupaten Cirebon yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP juga tidak begitu berat.

Selain itu, ia mengakui kuota rombongan belajar (rombel) di sejumlah SMP juga belum terpenuhi, sehingga masih bisa untuk menerima siswa.

"Rata-rata di Kabupaten Cirebon hanya beberapa sekolah yang penuh, sisanya masih banyak yang kosong," ujar Ronianto saat ditemui usai menghadiri peringatan HUT ke-73 IGTKI - PGRI di Gedug PGRI Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (24/5/2023).

Selain itu, pihaknya memastikan tidak akan menerapkan drop out (DO) bagi para siswa, sehingga tidak ada lagi siswa yang putus sekolah.

Ia mengatakan, Disdik Kabupaten Cirebon juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan DO di kalangan siswa tersebut.

"Semua permasalahan akan kami carikan solusinya. Intinya, semua anak-anak harus mengikuti program wajib belajar minimal 12 tahun," kata Ronianto.

Sementara Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, menyampaikan, program wajib belajar 12 tahun juga menjadi upaya untuk menekan angka kemiskinan.

Wanita yang akrab disapa Bunda Ayu tersebut mengakui penanggulangan kemiskinan dapat terwujud melalui bekal pendidikan yang didapat sejak dini.

Pasalnya, jika mendapat bekal pendidikan, maka anak-anak di Kabupaten Cirebon akan tumbuh cerdas dan dapat bersaing di dunia kerja.

"Kemiskinan harus ditekan dari hulu, mulai dari pendidikan dasarnya, sehingga saat dewasa punya kualitas untuk bersaing di dunia kerja," ujar Wahyu Tjiptaningsih.

Baca juga: PPDB Jabar 2023 Sebentar Lagi, Yuk Coba Daftar ke 7 SMA Terbaik di Majalengka, Lokasinya di Sini