''Indramayu Sedang Tak Baik-baik Saja'', Wawancara Eksklusif Ketua DPRD Indramayu Bagian 2

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Mundurnya Lucky Hakim dari jabatan Wakil Bupati Indramayu karena ketidakharmonisan hubungannya dengan Bupati Indramayu, Nina Agustina, Ketua DPRD Indramayu Syaefudin mengungkap, DPRD sebenarnya sudah menjembatani keduanya untuk menjalin komunikasi.

Namun, itu rupanya tak cukup.

Berikut lanjutan petikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, dengan Syaefudin, Jumat (3/3/2023) malam.

Tanya (T) : Bapak bisa cerita kembali apa yang menjadi latar belakang DPRD mengajukan hak interpelasi kepada Bupati?

Jawab (J) : Kepentingan dalam hak interpelasi ini ada beberapa poin, terkait dengan tata pemerintahan. Kalau menyangkut Bupati dan Wakil Bupati itu salah satu poinnya. Kami melihat di sini ada aturan atau regulasi yang ditabrak dan menjadi sorotan. Kami pun merekomendasikan untuk adanya perbaikan. Saat itu Bupati menjawab dengan jawaban terima kasih, mohon maaf, dan siap diperbaiki.

T : Menurut pandangan DPRD, kinerja Bupati Indramayu Nina Agustina bagaimana?

J : Saya cukup memahami pada bagaimana keadaan hari ini. Sebagaimana baru memimpin barangkali perlu adaptasi bagaimana menyelenggarakan pemerintahan di Indramayu khususnya. Dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan perangkat daerahnya d imana saya mengartikan ini belum satu frekuensi barangkali.

Apalagi dihadapkan dengan RPJMD sebanyak 99 dan 10 program unggulan. Saya pribadi belum bisa menilai. Karena kita bisa menilai semua itu dari LKPJ untuk mengukur sejauh mana capaian target yang sudah tercapai. Tapi kita belum sampai kepada penilaian itu.

T : Tugas DPRD kan ada tiga, Pak. Legislasi, budgeting, dan kontrol. Apakah tiga fungsi itu berjalan?

Memang menjadi prihatin kami karena di tahun 2023 ini APBD kira gagal disahkan karena bagaimanapun dalam pemerintahan itu ada DPRD dan eksekutif dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian tugas legislasi, kami sepanjang itu menyangkut kepentingan masyarakat alhamdulillah kami selalu memproduksi bagaimana keadaan produk-produk hukum tadi. Kemudian untuk kontrol tadi memang kami ya mungkin masih perlu ditingkatkan bagaimana untuk tugas kami.

T : Fungsi budgeting gagal itu penyebab utamanya apa, Pak?

J : Kebetulan memang selama tiga rapat paripurna itu bupati belum sempat bisa hadir dan menugaskan TAPD.  Pada tanggal 29 November sebelum tanggal 30, kami pimpinan berinisiatif datang ke Pendopo dalam rangka mengingatkan Bupati agar besok siap hadir.

Bupati minta jam 8 malam, kami pun siap menyelenggarakan. Dengan harapan pas pagi sampai sore TAPD juga bisa menyajikan angka APBD 2023. Namun, setelah pukul 20.00 WIB, Bupati belum hadir dan diundur sampai jam 21.30 WIB baru dimulai. Itu pun yang hadir hanya pak Sekda dan Bupati kami tunggu sampai jam 23.30 WIB tapi ya sudah akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Padahal sebagaimana kesepakatan atas persetujuan dan dihadapkan dengan undang-undang, Bupati itu wajib menjadi hadir.

T : Kalau begitu Bupati bukan hanya tidak akur dengan Wakil Bupati tapi dengan DPRD juga?

J : Kalau saya anggap akur-akur saja. Saya enggak tahu tapi kami merasa akur saja karena tugas kami adalah bagaimana untuk masyarakat. DPRD adalah representasi masyarakat.