Sejarah Serangan Umum 1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Masih Adakah Peran Soeharto?

"Ini adalah penentuan hari krusial dan hanya menyebut yang paling atas sebagai penggagas dan penggerak tanpa menghilangkan peran Soeharto sama sekali," kata Mahfud.

Sementara itu, sejarawan dari Pusat Riset Politik BRIN Prof Asvi Warman Adam menjelaskan, persoalan tersebut dengan membandingkan dua keppres tentang hari bersejarah.

Keppres tersebut yakni Keppres Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dan Keppres Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Dia menyebut bahwa diktum pada Keppres 2/2022 kurang solid seperti Keppres Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila "Kedua (Keppres) itu sangat baik tujuan yaitu menyelesaikan kontroversi sejarah. Namun bedanya yang pertama (Keppres Tahun 2016) sangat solid diktum-nya. Yang kedua (Keppres Tahun 2022) kurang solid," katanya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/3/2022).

Asvi berpendapat bahwa diktum pada Keppres 2/2022 perlu ditambah dengan peran Soeharto dan Syafruddin Prawiranegara pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

"Saya kira lebih baik bila disebutkan serangan umum dilaksanakan di bawah pimpinan overste Soeharto dan terjadi pada periode PDRI (pemerintahan darurat republik indonesia) yang diketuai Syafruddin Prawiranegara," jelasnya.

Terpisah, sejarawan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Kuncoro Hadi berpendapat bahwa kejadian tersebut tidak menjadi permasalahan.

"Penelusuran sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 sudah dilakukan pascareformasi dan memang Sultan HB IX punya peran besar dalam menggagas serangan ini, dan Soeharto menjadi pelaksana," kata dia.

Kuncoro menjelaskan, selama Orde Baru, glorifikasi atas peran Soeharto paling banyak ditonjolkan.

"Puncaknya melalui film Janur Kuning yang selalu diputar di TVRI yang memang menonjolkan kepahlawanan Soeharto," ungkapnya. Menurutnya, polemik Keppres 2/2022 yang terjadi sekarang tidak seolah-olah menghilangkan sejarah kepahlawanan Soeharto.

"Saya meyakini keppres itu juga tidak dimasukkan untuk sepenuhnya menghapus peran pak Harto," kata Kuncoro.

Adanya kehebohan ini menunjukkan bahwa cara pandang masyakat atas pahlawan harus dibenahi.

Selama ini yang disebut pahlawan, imbuhnya adalah sosok individu yang punya peran signifikan, masyarakat tidak pernah sekalipun mengusulkan atau menempatkan kepahlawanan kolektif.

"Ini seolah hilang dalam historiografi Indonesia. Kepahlawanan itu selalu individu, bukan kolektif," ujar Kuncoro.

Kepahlawanan kolektif penting untuk dijadikan sebagai sebuah wacana, agar masyarakat tidak terjebak pada pahlawan individu.