Respons PC NU Kota Bandung Terkait Seruan Syaid Aqil Siradj untuk Tidak Bayar Pajak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman. 

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kota Bandung, masih menunggu keputusan resmi pengurus besar (PB NU), terkait sikap warga NU dalam membayar pajak. NU akan patuh pada edaran atau instruksi dari PBNU pusat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris KH. Wahyul Afif Al-Ghafiqi, saat dikonfimrasi terkait munculnya seruan Said Aqil Siradj yang meminta warga NU untuk tidak membayar pajak.

"Kebetulan PBNU yang sekarang, di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf, jadi kami menunggu saja, kalau memang ada seruan yang sifatnya resmi, instruksi dari PBNU pusat, kita semua patuh dan taat pada apa yang menjadi keputusan pengurus besar NU," ujar Wahyul Afif saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (1/3/2023).

Menurutnya, dalam organisasi NU banyak kiyai yang kompeten di bidang dan keilmuannya masing-masing. Sehingga, secara struktural pihaknya hanya akan mengikuti instruksi atau pendapat organisasi. 

"Itu (organisasi) akan ada edaran atau seruan yang sifatnya resmi atau tertulis, biasanya seperti itu," katanya.

Sebenarnya, kata dia, seruan yang disampaikan mantan ketua PBNU itu merupakan kritik terhadap pemerintah agar tidak menyalahgunakan jabatannya. 

"Salah satu sebab hancurnya bangsa dan negara kita ini, adalah korupsi dan NU sebagai mayoritas kelompok yang sangat besar di Indonesia, tentu saja sangat prihatin, kok bisa-bisanya pengurus negara ini mengajak orang untuk membayar pajak, tapi uangnya dipakai untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan bangsa," ucapnya.

Kondisi seperti ini, kata dia, harus dilakukan perubahan dan melakukan introspeksi, khususnya Kementerian yang mengurusi masalah pajak. 

"Secara umum kepada seluruh aparat pemerintahan disemua lini, dari tingkat bawah sampai atas. Saya kira ini peringatan dari para ulama agar para pengambil kebijakan di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif untuk serius dalam memberantas korupsi ini," katanya. 

Sebelumnya, Said Aqil Siradj berbicara soal harta kekayaan ayah Mario Dandy Satrio (20), Rafael Alun Trisambodo yang disebut memiliki kejanggalan.

Said mengatakan jika memang Rafael melakukan penyelewengan saat bekerja sebagai eselon III di Ditjen Pajak, maka dia meminta warga NU untuk tidak membayar pajak.

Dia mencontohkan saat dirinya masih menjabat Ketum PBNU pada 2012 silam. Kala itu, tengah heboh kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

"Tahun 2012 bulan September, Munas Ulama di Pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan. Keputusan para kyai bahwa kalau uang pajak diselewengkan NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu," ujar Said Aqil Siradj.

"Sampai sampai pak SBY kirim utusan pribadi almarhum Pak Yusuf namanya stafsus nya itu menemui saya. Saya bilang kalau memang itu, itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan warga NU akan diajak oleh para kyai-kyai tidak usah bayar pajak," sambungnya.

Baca juga: Gaya Hidup Mewah Anak PNS Ditjen Pajak Dikecam Sri Mulyani, Ternyata Segini Gaji Ayahnya

Baca juga: UPDATE Kondisi David Bisa Bernapas Tanpa Alat, Tim Medis: Belum Pasti Kena Diffuse Axonal Injury