Jumlah Warga Miskin di Jabar Berkurang, Ini Kata Kang Emil dan Pengamat

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Jumlah warga miskin di Jawa Barat terus berkurang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jabar, dalam enam bulan terakhir, jumlah warga miskin di Jabar menurun. 

BPS Jabar menyebutkan, perubahan jumlah warga miskin Jabar yang turun itu terjadi pada periode Maret - September 2022. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,05 juta orang, menurun sebanyak 17.360 orang dari posisi Maret 2022. 

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 7,98 persen. Namun demikian,  jika dibandingkan dengan posisi September 2021 (year on year), jumlah penduduk miskin September 2022 mengalami kenaikan 0,01 persen poin. 

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,48 persen, naik menjadi 7,52 persen pada September 2022.

Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 9,76 persen, turun menjadi 9,75 persen pada September 2022. 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui akun media sosialnya @ridwankamil menyebut, penurunan orang miskin terbanyak per September 2022 diraih Provinsi Jabar, yang merupakan provinsi dengan penduduk terbesar, hampir 50 juta jiwa. 

Ia menuturkan pula beberapa strategi terukur yang dilakukan dan berhasil mengurangi jumlah warga miskin di Jabar pada 2022. 

Pertama, bagi warga dalam kategori level miskin ekstrem diberi daya hidup dengan bantuan keuangan atau bantuan sosial (bansos). 

"Kedua, bagi warga level miskin tengah, Pemda Provinsi Jabar agresif membukakan lapangan kerja melalui investasi dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM). Hal itu terlihat dari nilai realisasi investasi Jabar selalu tertinggi dalam lima tahun berturut-turut," katanya.

Kemudian ketiga, bagi level miskin atas, mereka akan dilatih wirausaha dan diberi modal usaha. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Prof Arief Anshory Yusuf meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat sejumlah strategi agar fenomena positif penurunan angka kemiskinan Jawa Barat yang turun sebesar 17.360 orang pada Maret-September 2022 lalu berlanjut konsisten.

Prof Arief Anshory mengatakan penurunan kemiskinan sebesar 17 ribuan orang di Jawa Barat paling besar dibandingkan provinsi lain hal yang tergolong wajar.

Mengingat jumlah penduduk miskin di Jabar tercatat masih kedua terbesar setelah Jawa Timur sebanyak 4,07 juta orang.

“Penurunan kemiskinan ini (Maret 2022-September 2022) hanya minimal dan harus dilihat dalam konteks yang lebih panjang,” katanya di Bandung, Kamis (19/1/2023).

Menurutnya sejumlah program besutan Gubernur Jabar Ridwan Kamil seperti Petani Milenial, One Pesantren One Product, hingga kebijakan penetapan struktur skala upah bagi buruh hingga upaya menurunkan jumlah desa tertinggal harus ditunggu secara jangka panjang untuk melihat dampak positifnya.

"Secara teori strategi sektor ketenagakerjaan seperti struktur skala upah yang lebih adil tentu akan berdampak pada penurunan kemiskinan apalagi kemiskinan Jabar banyak di perkotaan. Tapi apakah strategi ini sudah bekerja dan berdampak terhadap penurunan kemiskinan, kembali harus dibuktikan. Fakta tidak adanya desa tertinggal tentu membantu penurunan kemiskinan, tapi harus dilihat dinamika nya,” tuturnya.

Pihaknya menilai jika strategi penurunan angka kemiskinan bisa terus terjadi maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus fokus pada strategi pengentasan kemiskinan di perkotaan.

Alasannya, masyarakat yang paling terdampak krisis Covid-19 dan belum pulih secara ekonomi paling parah terjadi di perkotaan.

“Apa yang harus dilakukan? Fokus ke strategi di perkotaan, kemiskinan di Jabar itu diperkotaan, juga the hardest-hit karena krisis Covid dan belum pulih krisis kemiskinannya,” tuturnya.

Dia menggaris bawahi empat hal yang harus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengentaskan angka kemiskinan.

Pertama, mengintensifkan upaya untuk mengurangi mis-targeting bantuan sosial agar tidak terjadi kebocoran; kedua memperkuat regulasi investasi yang memihak tenaga kerja bukan investor.

Lalu ketiga, melakukan proteksi daya beli penduduk miskin perkotaan jabar dengan memperlancar supply chain produk-produk bahan pokok agar harganya terjangkau.

“Keempat, program-program pemerintah yang berpotensi mengurangi kemiskinan evaluasi dengan baik dan ilmiah, yang gak berdampak hentikan, yang jalan di upscale,” tuturnya.

Menurutnya fakta adanya penurunan angka kemiskinan pada 2022 lalu harus menjadi momentum agar Jawa Barat melahirkan program-program yang berdampak besar dan terukur.

Baca juga: Cerita Sunengsih Rela Mundur Secara Sukarela dari Penerima Bansos di Indramayu: Takut Miskin Beneran