Breaking News:

BP2MI: Pencegahan Penyaluran TKI Ilegal Tidak Cukup Hanya dengan Sosialisasi

Pencegahan penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI secara unprosedural tidak cukup hanya dengan sosialisasi.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: dedy herdiana
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) tahun 2022 di Sport Center Indramayu, Minggu (4/12/2022). Hadir Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Pencegahan penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI secara unprosedural tidak cukup hanya dengan sosialisasi.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, perlu adanya kolaborasi yang kuat mulai dari tingkat pemerintahan desa hingga pusat sehingga akhirnya tidak ada lagi PMI yang dikirim melalui jalur tidak resmi.

Hal ini, sekaligus upaya untuk membrantas tindakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau trafficking.

"Jadi ini tidak cukup jika hanya sosialisasi. Melainkan harus pula ada upaya pencegahan," ujar dia kepada Tribuncirebon.com dalam peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) di Sport Center Indramayu, Minggu (4/12/2022).

Baca juga: Indramayu Masih Jadi Lumbung TKI di Indonesia, Minatnya Sangat Tinggi, Ada 25.985 Orang Merantau

Benny Hidayat menyampaikan, pemerintah sebenarnya sudah memberikan mandat melalui UU Nomor 18 Tahun 2017.

Pada Pasal 40, kata Benny Hidayat, diatur soal tanggungjawab dan kewajiban pemerintah provinsi.

Kemudian pada Pasal 41, diatur soal 11 tanggungjawab dan kewajiban pemerintah daerah. Serta pada Pasal 42 diatur soal 5 tanggungjawab dan kewajiban pemerintah desa.

"Jadi ini sudah ada pembagian tugas sebenarnya," ujar dia.

Perlindungan ini, sekaligus upaya untuk menghormati jasa para PMI karena merupakan pahlawan devisa negara yang harus mendapatkan perlakuan sebagai seorang VVIP (Very Very Important Person).

PMI sendiri kata dia, masuk dalam salah satu dari lima besar penyumbang devisa negara di Indonesia.

Kolaborasi yang dilakukan mulai dari pemerintah desa hingga pusat ini pun diharapkan bisa memperketat praktik penyaluran unprosedural yang marak terjadi.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk lebih selektif dan jangan tergiur apabila dibujuk rayu oleh oknum yang hendak memberangkatkan kerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi.

Terlebih jika berangkat ke luar negeri itu menggunakan visa turis atau ziarah, kata Benny Hidayat, hal tersebut sudah jelas merupakan praktik penyaluran unprosedural.

"Intinya, kami mengimbau agar masyarakat jangan tergiur oleh calo-calo, waspadai bujuk rayu, harus bisa menunjukan perusahaan yang resmi, ada surat perjanjian, dan memiliki dokumen-dokumen lengkap," ucap dia.

"Visanya juga harus visa kerja, kalau visanya umrah atau ziarah itu pasti ilegal," lanjut Benny Rhamdani.

Baca juga: Ngeri, Ini Contoh Kasus yang Menimpa TKI Apabila Berangkat Secara Unprosedural

Baca berita Tribuncirebon.com lainnya di GoogleNews

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved