Breaking News:

Advertorial

Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon Menyetujui Tiga Raperda, Termasuk Perubahan APBD 2022

DPRD Kota Cirebon menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda) di antaranya tentang Perubahan APBD

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
Istimewa
Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, saat menandatangani draf persetujuan tiga raperda dalam rapat paripurna di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (16/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPRD Kota Cirebon menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (16/9/2022).

Ketiga raperda itu, yaitui Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Perumda Farmasi Ciremai, Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, mengatakan, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sangat diprioritaskan, karena anggaran daerah menjadi salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Raperda Perubahan APBD 2022 sudah dibahas bersama Banggar dan TAPD, kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan ketua fraksi, sehingga hari ini diambil persetujuan melalui rapat paripurna," ujar Ruri Tri Lesmana saat ditemui seusai rapat paripurna.

Baca juga: Komisi II DPRD Kota Cirebon Targetkan Transformasi PD Pembangunan Jadi Perseroda Segera Selesai

Baca juga: Fraksi-Fraksi DPRD Kota Cirebon Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Raperda Perubahan APBD 2022

Ia mengatakan, Raperda tentang Penyertaan Modal Perumda Ciremai Farmasi juga sudah dibahas Pansus DPRD Kota Cirebon bersama Tim Asistensi Pemkot Cirebon dan telah difasilitasi Gubernur Jawa Barat.

Sementara Raperda tentang Retribusi Bangunan Gedung sudah disampaikan Wali Kota Cirebon pada 14 Februari 2022, dan merupakan amanat Pasal 88 ayat 5 UU Nomor 1/2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28/2022 tentang Bangunan Gedung.

"Alhamdulillah, melalui rapat paripurna pada hari ini ketiga raperda tersebut sudah diambil keputusan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah," kata Ruri Tri Lesmana.

Sementara Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, menyampaikan, penyusunan Perubahan APBD menggunakan pendekatan berbasis kinerja untuk mewujudkan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut dia, anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian dan pemerataan pendapatan.

Perihal Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Pemkot Cirebon merasa perlu untuk segera ditetapkan agar optimalisasi potensi pendapatan daerah bisa segera terlaksana.

Pihaknya menilai raperda tersebut dapat menciptakan peningkatan pelayanan, kelancaran, transparansi, dan kepastian hukum penyelenggaraan bangunan gedung dalam hal pemungutan retribusi.

Selain itu, ia juga memandang persetujuan terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon sangat diperlukan.

Pasalnya, kebutuhan modal uang maupun aset tetap dapat mendukung kelancaran kegiatan perusahaan daerah. Adapun Penyertaan modal itu berupa aset tetap dan uang yang akan digunakan untuk investasi.

"Dari mulai renovasi gedung, inventaris pendukung, dan menambah persediaan obat, sehingga BUMD ini dapat berjalan secara maksimal," ujar Eti Herawati. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved