Breaking News:

Sidang Paripurna di DPRD Kuningan Kisruh, Ada Anggota yang Walk Out hingga Selebrasi Tolak BBM Naik

Pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kuningan soal RAPBD di Gedung DPRD Kuningan kisruh.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: dedy herdiana
Tribuncirebon.com/Ahmad Ripai
Situasi Sidang Paripurna DPRD Kuningan yang akan bahas RAPBD Perubahan 2022 dan Penyertaan Modal di Gedung DPRD Kuningan, Kamis (15/9/2022). 

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM,KUNINGAN - Pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kuningan, terkait jawaban Bupati Kuningan terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang RAPBD Perubahan 2022 dan Penyertaan Modal di Gedung DPRD Kuningan kisruh.

Sidang Paripurna kisruh itu menyusul dengan adanya tindakan sejumlah Anggota DPRD Kuningan yang melakukan walk out hingga ada yang melakukan selebrasi tolak BBM naik.

Seperti yang dilakukan Deki Zaenal Mutaqin saat sebelum walk out. Ia melakukan interupsi di awal rapat dan memutuskan keluar dari ruangan. Dengan alasan tidak mengisi acara kenegaraan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

"Rapat ini seharusnya diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kenapa tidak dilakukan? " kata Deki yang juga Politisi Gerindra Kuningan tadi, Kamis (15/9/2022).

Situasi Sidang Paripurna DPRD Kuningan yang akan bahas RAPBD Perubahan 2022 dan Penyertaan Modal di Gedung DPRD Kuningan, Kamis (15/9/2022).
Situasi Sidang Paripurna DPRD Kuningan yang akan bahas RAPBD Perubahan 2022 dan Penyertaan Modal di Gedung DPRD Kuningan, Kamis (15/9/2022). (Tribuncirebon.com/Ahmad Ripai)

Idealnya, kata Deki menyebut bahwa setiap agenda kenegaraan itu hukumnya wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pelengkap kegiatan sakral. Hal ini juga bisa di lihat bagaimana komunitas atau ormas saat melakukan kegiatan itu selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti militansi dan berjiwa nasionalis.

"Sebagai rapat yang resmi, pegambil keputusan tertinggi di DPRD itu seharusnya wajib dinyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Saya malah mempertanyakan rasa patriotisme di antara kita, Ini aturannya sudah jelas ada di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 dan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2009 bukan di Tatib DPRD," katanya.

Saat bersamaan, Pimpinan Sidang, yakni Nuzul Rachdy, menyebut bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya bisa tidak dilakukan dan malah menekankan PP itu lebih tinggi dari Tatib DPRD. "Menyanyikan Indonesia Raya itu bisa tidak dilakukan dan peraturan itu lebih tinggi dari tata tertib (tatib)," katanya.

Teramati di lokasi tadi, keluarnya Deki dari forum Sidang Paripurna tadi, tidak menggugurkan agenda terjadwal oleh DPRD Kuningan.

Baca juga: Dampak Kenaikan Harga BBM di Daerah, Kepala Dinas Sosial Kuningan Ungkap Mekanisme Penyaluran Bansos

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kuningan, Dede Ismail yang juga Pimpinan DPRD Kuningan ini mengaku sempat mengingatkan Nuzul Rachdy bahwa tidak dinyayikannya lagi Kebangsaan Indonesia Raya ini agar diakui sebagai kekhilafan pimpinan sidang dalam membawakan susunan agenda sidang.

"Namun, ternyata Pimpinan Sidang menganggap tidak apa-apa tidak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum Paripurna Kamis pagi tadi.

Untuk diketahui, pada Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagi Kebangsaan, yang secara teknis diatur pada Bab V, Pasal 59 Ayat (1) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah," katanya. (*)

 

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved